Berita

KemenPUPR dan World Bank Evaluasi Program KOTAKU di Kota Malang

Klojen (malangkota.go.id) – Dalam rangka kontinuitas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan World Bank (Bank Dunia) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Malang.
Wali Kota Malang H. Moch. Anton saat memberikan sambutan

Audiensi antara Walikota Malang H. Moch. Anton dan Project Management Unit Kementerian PUPR RI Ir. Didit Achdiyat Arief, M.Si, serta Tim Leader KOTAKU Bank Dunia, George Soraya dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Malang, Kamis (9/2).

Hadir turut mendampingi adalah Sekretaris Daerah Kota Malang Dr. Idrus Achmad, M.Si, Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Drs. Wasto, SH, MH dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Ir. Hadi Santoso.

Dalam sambutannya, Abah Anton, demikian sapaan Walikota Malang itu menyampaikan bahwa masyarakat Kota Malang sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan terus melakukan perubahan untuk menghilangkan lingkungan yang kumuh melalui berbagai kampung tematik yang terus bermunculan.

“Masyarakat juga bekerja sama dengan berbagai komunitas dan akademisi untuk mewujudkan kawasan yang jauh dari kesan kumuh serta menciptakan kampung tematik di kawasan tempat tinggalnya,” terang Abah Anton.

Abah Anton juga berharap agar pertemuan yang telah dilakukan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya, utamanya dalam rangka menciptakan kawasan bebas kumuh melalui program KOTAKU.

Sementara itu, Didit Achdiyat Arief menyatakan bahwa Kementerian PUPR sedang memantau langsung pelaksanaan program KOTAKU di Kota Malang. “Akan ada beberapa kota yang dijadikan sampel untuk dikunjungi di awal tahun 2017 ini, salah satunya Kota Malang,” ungkapnya.

Didit juga menegaskan bahwa setiap kawasan memiliki penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang akan dijadikan acuan untuk menentukan prioritas pelaksanaan program KOTAKU tahap selanjutnya.

“Nantinya akan ada anggaran 500 juta rupiah per kelurahan. Utamanya bagi kelurahan yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Namun sebelumnya tetap akan ada proses evaluasi dan pemantauan kesiapan untuk tahapan proses selanjutnya,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam tahap pelaksanaannya, Bank Dunia akan menjadi donatur secara nasional melalui berbagai program program bantuan. “Sampai tahun 2020 terdeteksi akan ada total bantuan sebesar USD 433 juta” tuturnya lagi. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content