Berita

Pejabat Tata Usaha Negara Harus Cermat Mengambil Keputusan

Klojen (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang H. Moch. Anton menekankan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara, khususnya di tingkat kelurahan agar lebih teliti dan cermat dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan benturan dengan kepentingan masyarakat. 

Wali Kota Malang H. Moch. Anton imbau pejabat tata usaha agar lebih teliti dan cermat dalam mengambil keputusan (foto: Cahyo Nugroho)

Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang yang akrab disapa Abah Anton tersebut saat membuka bimbingan teknis bagi Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Malang yang digelar di Hotel Regent’s Park Jl. Jaksa Agung Suprapto Kota Malang, Rabu (29/3).

Pada era keterbukaan informasi seperti saat ini, imbuhnya, masyarakat, khususnya yang ada di Kota Malang semakin pintar dan kritis dalam menilai suatu keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang berwenang dalam hal itu harus lebih memahami berbagai hal tentang Tata Usaha Negara serta Peradilan Tata Usaha Negara.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak keputusan Tata Usaha Negara di berbagai daerah yang berdampak pada tuntutan hukum karena berbenturan dengan masyarakat. Karena itu, dengan adanya bimtek ini saya harap para pejabat, utamanya di tingkat kelurahan bisa lebih meningkatkan pengetahuan tentang hal tersebut,” pesan Abah Anton.

Dijelaskan pula, dengan adanya bimtek seperti ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan pembangunan di Kota Malang bisa tercapai dengan derajat paripurna. “Saya berharap agar pelayanan publik bisa lebih baik lagi di masa mendatang, sehingga mampu menopang pembangunan,” harapnya.

Bimbingan teknis terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Malang kali ini diikuti oleh seluruh lurah dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang dan digelar selama dua hari mulai kemarin Rabu (29/3) hingga hari ini, Kamis (30/3).

Pemateri dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Malang, hingga dari kalangan akademisi dihadirkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kualitas bagi para lurah dalam mengambil keputusan Tata Usaha Negara berikut konsekuensi hukumnya. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content