BP2D Kota Malang Distribusikan 300 Ribu SPPT PBB

Kedungkandang (malangkota.go.id) – Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan sudah mulai didistribusikan ke seluruh wilayah Kota Malang sejak di-launching oleh Walikota Malang dalam event Gebyar Panutan Pajak 2018 di Balaikota Malang 9 Januari 2018 lalu.

Usai di-launching Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang langsung mendistribusikan sekitar 300 ribu lembar SPPT PBB Perkotaan masa pajak 2018 ke 57 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang yaitu Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun dan Kedungkandang.

Kepala BP2D Kota Malang Ir. Ade Herawanto, MT mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pajaknya. “Karena jika sudah melewati masa jatuh tempo, maka Wajib Pajak (WP) akan dikenai denda administrasi sebesar dua persen tiap bulannya hingga maksimal denda 48 persen,” tuturnya, Rabu (7/3).

Terkait pendistribusian SPPT di tiap-tiap wilayah, bagi WP dengan ketetapan PBB nominal di bawah Rp500 ribu dikoordinir kantor kelurahan atau RT/RW setempat. Sedangkan SPPT dengan ketetapan nominal di atas Rp500 ribu akan disampaikan langsung oleh petugas BP2D kepada WP bersangkutan.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran namun belum menerima SPPT PBB Tahun 2018, dapat membawa bukti pelunasan PBB atau SPPT tahun sebelumnya sebagai syarat pembayaran. Bisa juga cukup menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) lantaran tidak ada kenaikan PBB.

“Khusus untuk pembayaran PBB, WP dapat melakukan pembayararan di loket-loket Bank Jatim terdekat untuk kemudian dilayani oleh petugas,” sambung Sam Ade d’Kross, demikian sapaan akrabnya.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang itu tak lupa mengingatkan bagi WP yang melaporkan pajaknya sendiri atau self assesment, agar tertib setiap bulan melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 WP harus melaporkan omset bulan sebelumnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya.

Apalagi saat ini untuk melakukan pembayaran pajak daerah, WP dimanapun berada bisa melakukan pembayaran pajak secara langsung dengan sistem online dari bank manapun di dunia, kapan pun dan di manapun ke rekening bank persepsi, yakni Bank Jatim.

“Saat melakukan transfer, WP jangan lupa tetap mencantumkan nama atau identitas usaha, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta jenis dan masa pajaknya ke rekening yang benar,” jelasnya lagi.

Delapan jenis pajak daerah yang dapat dibayar langsung melalui rekening Bank Jatim, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (Non PLN) dan Pajak BPHTB.

“Dalam waktu dekat, juga akan dioperasikan sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online. Tujuannya utk mengurangi kontak langsung antar WP dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat BP2D. Hal ini nantinya akan membuat pelayanan pajak daerah jauh lebih transparan, jujur dan cepat tanpa biaya tambahan apapun,” tandas pria yang juga tokoh Aremania itu.

Menurutnya, kemudahan ini guna mengakomodir para WP yang terjebak keterbatasan waktu, jarak dan kesibukan aktivitas lain supaya tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa datang ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2D Kota Malang terdekat yang tersebar di lima kantor kecamatan yang ada. Bisa juga menghubungi hotline BP2D di nomor (0341) 751943 pada jam kerja.

Ade juga mengimbau supaya masyarakat melakukan pembayaran via Perbankan, karena selaras dengan gerakan nontunai yang digalakkan BP2D sejak beberapa tahun lalu. Dalam hal pelayanan publik, penerapan  sistem pajak online atau e-Tax sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu.

Bermacam program inovatif lain turut menyertai, seperti penerapan tax banking, bayar pajak daerah cukup via transfer rekening, hingga memperbanyak payment point di berbagai lokasi yang mudah diakses masyarakat.

“Tak hanya sistem pelayanan publik atau yang bersifat eksternal, namun kami juga menggalakkan gerakan e-Money di lingkup internal,” papar Ade.

Hal itu diwujudkan dengan menerapkan kebijakan penganggaran nontunai di lingkungan BP2D, mulai dari sistem penggajian pegawai hingga pemberian insentif dilakukan dengan cara transfer serta tetap prosedural. (say/yon)

Nomor Rekening Pembayaran Pajak Daerah via Bank Jatim