Surabaya (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2017. Kesuksesan mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya ini adalah kado prestasi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.
Pjs Walikota Malang Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT dan Plt. Ketua DPRD Kota Malang Choeroel Anwar bersama-sama menandatangani dan menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan dari Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali.
Acara penyerahan LHP atas LKPD yang digelar di lantai dua Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/05) ini dihadiri oleh 17 kepala daerah, 17 ketua DPRD, dan OPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Plt Kepala BPK Perwakilan Jatim, Ayub Amali menyampaikan bahwa tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual. Penggunaan sistem berbasis akrual ini membuat transparansi di bidang laporan keuangan menjadi semakin baik.
“Harapan BPK atas LKPD yang telah diperiksa, baik itu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan,” terangnya.
Sementara itu Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi menyampaikan apresiasinya atas raihan opini WTP ini. Menurutnya, opini WTP yang ketujuh kalinya diraih Pemkot Malang ini merupakan hasil kerja profesional semua perangkat daerah dan bukti keseriusan serta konsekuen dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.
“Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Malang atas dukungan dan kepercayaannya selama ini. Semoga raihan ini dapat dipertahankan, sehingga akan berdampak pada semakin membaiknya berbagai pelayanan di kota Malang,” pungkas Wahid. (say/yon)
