Klojen (malangkota.go.id) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Balai Kota Malang, Kamis (11/10).
Rakor dipimpin oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, dan sejumlah perwakilan dari Pertamina, Bulog, Polres Malang Kota, Kodim 0833 Malang Kota, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.
Pada rakor tersebut, Sutiaji menjelaskan bahwa inflasi menjadi barometer agar dapat senantiasa menahan stabilitas ekonomi dan pangan serta menjaga komitmen Pemerintah Kota Malang yang sudah selayaknya hadir diseluruh kehidupan masyarakat.
“Ketika mengalami deflasi bukan berarti daya beli masyarakat rendah, tetapi insyaallah manajemen pengelolaannya bagus,” terang Sutiaji menanggapi deflasi yang terjadi di Kota Malang.
Seperti yang sudah diketahui Kota Malang pada Bulan September mengalami deflasi sebanyak 0,31%. Selain itu, Sutiaji mengkhawatirkan inflasi terjadi karena terdapat kanalisasi atau penyumbatan di tingkat tingkat tertentu, misalnya, penyuplai melakukan penimbunan barang.
Maka dari itu Sutiaji mengintruksikan kepada OPD terkait untuk melakukan inventarisasi supplier. “Maka kita akan tahu alur diperolehnya barang dan kita akan tau penyebab kelangkahan yang terjadi,” jelasnya.
Dalam hal ini Sutiaji juga mengimbau seluruh pihak untuk bersinergi. “Dinas Perhubungan bertugas agar pendistribusian berjalan dengan lancar, Kepolisian bertugas untuk memidanakan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam distribusi barang, dan pihak-pihak lain melakukan tugasnya agar inflasi kita berjalan stabil,” jelasnya lagi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang tentang Inflasi Bulan September 2018, Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018, Tindak Lanjut Hasil Rapat koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018, Alur Distribusi Bahan Pokok di Kota Malang. (say/yon)
