Klojen (malangkota.go.id) – Tiga kandidat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menjalani proses seleksi uji publik di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Kamis (8/4/2021).
Uji publik ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko, Forkopimda Kota Malang, para undangan, serta disiarkan secara langsung di YouTube Pemerintah Kota Malang. Terpantau hingga Jumat, (9/4/2021) pukul 10.00 WIB telah ditonton sebanyak 2,7 ribu kali.
Tiga kandidat yang menjalani uji publik tersebut, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Dr. Handi Priyanto, AP., M.Si, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Drs. Subkhan, M.AP.
Uji publik ini layak mendapatkan perhatian karena menjadi yang pertama diselenggarakan di Indonesia. Keterlibatan publik dalam proses seleksi penentuan calon sekda ini dapat menjadi alternatif masyarakat guna mendapatkan informasi, terutama terkait rekam jejak para kandidat.
Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, bahwa Sekda Kota Malang yang nantinya terpilih harus mampu menjadi motor organisasi yang memahami makna manajemen dan kepemimpinan. Mengingat peran sekda sebagai pejabat yang berwenang dan menjadi pemimpin administrasi pemerintahan.
“Yang namanya Sekretaris Daerah Kota Malang ini adalah menjadi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta menjadi komando secara strategis bagi para ASN,” jelas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang itu.
Sutiaji juga meminta agar kompetensi kandidat sekda ini ditanyakan dan dikaji dengan matang. Ia berharap Sekda Kota Malang terpilih memiliki kualifikasi yang akomodatif dan cerdas.
“Seorang pemimpin itu ada dua komponen dasar yang harus dimiliki. Pertama, komponen manajemen, menjadi persyaratan dasar yang harus dimiliki serta harus mampu berkolaborasi. Kedua, leadership karena kebijakan yang harus diambil oleh Sekretaris Daerah Kota Malang,” tuturnya.
Hal tersebut tentunya menjadi konsekuensi logis demi mewujudkan pemerintahan di Kota Malang yang akuntabel dan efisien, serta mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan maupun pelayanan publik yang semakin baik. (yon/ram)
