Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ‘Stategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional’ bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Wali Kota Malang, Balai Kota Malang, Kamis (10/6/2021).
Praktik diskriminatif masih terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk dalam era otonomi daerah di Indonesia. Selain faktor perbedaan tafsir, berkembangnya polarisasi dalam politik dan serbuan digital seringkali menambah pelik pemecahan masalah.
“Begitu banyak tantangan hadir di era digital saat ini termasuk pandemi. Perubahan cara hidup, hoaks, ancaman lunturnya budaya, dan lain-lain. Sehingga terjadi disrupsi di semua sektor kehidupan termasuk tumbuhnya benih diskriminasi. Namun sejatinya tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan diskriminasi,” ungkap Sutiaji.
Sejak dahulu, Kota Malang memiliki lingkungan sosial kondusif yang turut melahirkan ekosistem pembangunan yang sehat (tentram dan damai). Sehingga menjadi daya tarik bagi ratusan ribu pendatang, mahasiswa maupun pekerja dari berbagai daerah dan menjadi barometer toleransi nasional.
“Malang kondusif, sangat kondusif. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Bakesbangpol juga menyebutkan bahwa Malang sangat toleran. Alhamdulillah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun dan semua tertangani,” papar Sutiaji.
Lalu untuk capaian indeks pembangunan gender Kota Malang meningkat secara nasional, Kota Malang cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yakni tahun 2018 sebesar 94,71%, tahun 2019 sebesar 94,72%.
Sedangkan untuk capaian indeks pemberdayaan gender Kota Malang, lanjut Sutiaji, juga meningkat signifikan dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yakni tahun 2018 sebesar 71,05%, tahun 2019 meningkat menjadi 78,11%.
“Untuk strategi kunci mencegah diskriminasi yaitu komimen daerah, literasi, dialog, peran serta tokoh agama, masyarakat, akademisi, reorientasi kurikulum dan dukungan media,” jelas Sutiaji.
Komitmen Kota Malang jelas dan tersurat dalam misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender serta penguatan regulasi daerah.
Pemerintah Kota Malang juga aktif mendorong literasi birokrasi maupun tokoh pelopor melalui berbagi pelatihan. Selain itu, perpustakaan kota didorong memperkaya koleksi buku dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan lainnya.
“Insha Allah napas Pancasila selaras dengan upaya mereduksi diskriminasi. Tentu tidak bisa abai pada teknologi,” tuturnya.
Pemkot Malang berupaya mereduksi diskriminasi dengan membangun sistem informasi perempuan, SMS center, dan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Sehingga sangat penting untuk membuka pintu silaturahmi antarpemikiran dengan mengutamakan musyawarah, bukan silang pendapat di media sosial.
Upaya lain untuk mereduksi diskriminasi adalah membangun ruang suara dalam pembangunan bagi kelompok rentan melalui musrenbang tematik. Sinergi merupakan kunci menjaga kondusivitas Kota Malang. Selain itu peran serta masyarakat juga mutlak diperlukan dan Pemkot Malang aktif mewadahi. (eka/ram)
