Malang (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengikuti rapat koordinasi (rakor) melalui Zoom Meeting tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Pulau Jawa dan Bali di Ngalam Command Center (NCC), Balai Kota Malang, Rabu (21/7/2021). Pemkot Malang akan menguatkan PPKM Mikro di tingkat RT/RW dan menggencarkan testing, serta segera mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
“Pemkot Malang akan menguatkan PPKM Mikro di tingkat RT/RW. Nantinya, fungsi RT/RW akan semakin dikuatkan dengan memantau serta membatasi mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk,” ujar Sutiaji.
Selanjutnya, kata dia, memberikan literasi dan mengedukasi masyarakat melalui RT/RW serta menggencarkan testing. Seiring dengan hal tersebut, maka Kota Malang tetap memberlakukan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021 dan akan terus menggulirkan bansos, baik dari pemerintah pusat (APBN) maupun dari Pemkot Malang (APBD).
“Sebetulnya secara substansial itu tidak ada perubahan, hanya perubahan namanya saja PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, 3 dan 2. Untuk kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata masuk di level 4 semua. Jadi jam operasionalnya juga sama, termasuk apa-apa yang harus dilakukan pemerintah daerah. Jadi tidak ada perubahan, hanya perubahan nama Inmendagri nya saja, serta tanggalnya penerapannya,” imbuh Wali Kota Sutiaji.
Dilihat data bed occupancy ratio (BOR) dan angka positif Covid-19 masih mengkhawatirkan. Hal ini harus terus dilakukan pengetatan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Kota Malang ini. “Sebetulnya memang sudah ada penurunan signifikan dengan PPKM Darurat kemarin. Namun ini diberikan kelonggaran jadi belajar dari PSBB yang dulu. Begitu PSBB berhenti terus new normal orang-orang kan euforia, akhirnya melambung tinggi,” terang Sutiaji.
Menurut Sutiaji, pelaksanaan PPKM Darurat sebelumnya sudah efektif menurunkan angka positif Covid-19. Dengan mobilitas orang dibatasi tentu akan membuat penularan virus berkurang. “Sebetulnya testing kami kuatkan, angka positive rate Kota Malang itu di bawah angka 2 persen jadi satu koma sekian, standar rasional mestinya di bawah 5 persen. BOR di Kota Malang dihuni oleh banyak orang luar Kota Malang, jadi BOR di Kota Malang jumlahnya 1.007 dengan ketersediaan tempat tidur. Tapi warga kita yang ada di sana jumlahnya 361, artinya masih di bawah 50 persen,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi pimpinan rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa PPKM Level 4 menggantikan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 21-25 Juli 2021.
Ketentuan dalam PPKM Level 4 sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, di mana secara substansi pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali sama dengan aturan PPKM Darurat. Nantinya pelaksanaan PPKM Level 4 ini akan dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai daerah dan sektor usaha yang bisa dilakukan relaksasi jika tren kasus mengalami penurunan.
“Kita berharap sampai 25 Juli, aturan pengetatan bisa tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan PPKM Level 4. Namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan aturan. Indeks komposit dalam 10 hari terakhir cenderung stagnan dan tidak berfluktuasi secara signifikan. Hal ini perlu dijaga oleh masing-masing provinsi jangan sampai ada kenaikan mobilitas atau aktivitas masyarakat secara signifikan,” papar Luhut.
Pada rakor tersebut, Menko Marves Luhut memberikan arakan terkait pembagian paket obat gratis dan beras oleh TNI/Polri untuk terus didorong dan diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata dia, pemerintah akan mendorong testing, tracing dan isolasi terpusat secara masif.
“Dalam hal ini TNI/Polri akan berperan besar untuk mendorong program-program tersebut. Sehingga kami berharap kerja sama yang baik dari pemerintah daerah,” sambungnya. (eka/ram)
