Malang, (malangkota.go.id) – Keberhasilan Pemerintah Kota Malang meraih predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 hingga 11 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Sutiaji mengungkapkan, keberhasilan menjaga kinerja akuntabilitas keuangan daerah tidak mungkin berhasil apabila hanya bermodal instruksional semata. Karenanya dirinya mengapresiasi peran seluruh pihak atas capaian ini.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah mempunyai konsistensi dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Harapannya tidak rutinitas tapi jadi behaviour. Juga semua stakeholders yang mendukung. Ini semoga jadi pemicu dan pemacu (ke depan),” ujar Sutiaji selepas acara.
Menurutnya, penilaian laporan keuangan yang semakin detail dan meningkat standarnya penting menjadi perhatian agar predikat WTP sebagai indikator tertinggi kualitas laporan keuangan bisa dipertahankan. Terlebih di tengah situasi ekonomi saat ini, akuntabilitas kinerja penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya APBN dan APBD bermanfaat di dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.
Apresiasi pun diberikan Menkeu atas meningkatnya raihan opini WTP entitas pemerintah daerah meningkat dari 89,7 persen di tahun 2020 menjadi 92,3 persen di tahun 2021. Pada level kementerian dan lembaga, 83 dari 87 instansi juga berhasil mencapai predikat tersebut.
“Saya ingin menyampaikan terimakasih dalam suasana yang sangat extraordinary saat ini, tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan secara bertanggung jawab,” ujar Sri.
Terdapat tiga kategori penghargaan yang diberikan Kemenkeu dalam rakernas mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat,” yakni kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan predikat WTP minimal 5 kali berturut-turut, minimal 10 kali berturut-turut dan minimal 15 kali berturut-turut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengingatkan bahwa hari ini dan ke depan akan sangat rumit dan menjadi tantangan yang tidak mudah. Gejolak dan dinamisme yang terjadi tidak boleh diremehkan.
Maka fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi yang dijalankan anggaran negara harus dijaga, termasuk untuk ‘shock absorber’ dalam mengantisipasi perkembangan isu pangan dan energi dunia.
“Kita tidak jadi bangsa yang kalau ada tantangan kita mundur, kita tetap maju dengan memperhatikan setiap risiko. Ini harus dipahami setiap kementerian, lembaga dan daerah,” pesan Sri. (ndu/ram)
