Malang, (malangkota.go.id) – Pada Rabu (19/10/2022) telah dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas ranperda APBD tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang.
Berkaitan dengan pandangan umum enam fraksi yang ada di DPRD tersebut, disampaikan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bahwa pihaknya nanti akan menjawabnya di paripurna selanjutnya. Beberapa hal, kata dia, tentu akan dikristalisasi terkait masalah pasar rakyat, yaitu Pasar Besar, Pasar Gadang, dan Pasar Blimbing. Termasuk legal opinion akan dilakukan percepatan terhadap Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Untuk kedua pasar tersebut, Sutiaji mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Malang, untuk melakukan proses percepatan. Sedangkan untuk Pasar Besar akan segera disurvei oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR. “Anggaran yang dibutuhkan antara Rp300-400 miliar. Rp7 miliar di antaranya dari Kementerian Perdagangan dan sisanya dari Kementerian PUPR,” paparnya.
Kemudian untuk Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, diproyeksikan tahun depan. Kedua pasar ini, terang Sutiaji, membutuhkan anggaran antara Rp700 hingga R800 miliar. Mengenai hal lain, pria berkacamata itu tidak bisa menyebut detail karena masih banyak yang harus dilakukan pembahasan lebih jauh.
Sedangkan mengenai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,7 triliun disampaikan orang nomor satu di Pemkot Malang itu, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Sehingga apa yang menjadi target itu ada keseimbangan, dapat terealisasi dengan baik dan tidak tergantung sepenuhnya dari kucuran dana pemerintah pusat.
“Dari sektor pajak kita asumsi akan diperoleh Rp1 triliun lebih. Nantinya pendapatan lain juga akan masuk seperti giro dan retribusi. Sehingga di postur APBD nantinya mencapai lebid dari Rp1,3 trilliun. Dari semua itu maka nantinya diharapkan Kota Malang bisa mewujudkan kemandirian fiskal yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah,” jelas Sutiaji. (say/ram)
