Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang secara daring mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (24/10/2022) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) M. Tito karnavian yang membuka rapat ini kembali mengingatkan mengenai inflasi yang menjadi isu global dan perhatian seluruh dunia saat ini. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, dan juga dampak perang Rusia dan Ukraina menurutnya sangat mampu mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan dunia.
Menurut Tito, Rusia yang merupakan pemain besar dalam percaturan politik, ekonomi dan keuangan dunia dengan status sebagai pengekspor minyak terbesar nomor 4 di dunia serta pengekspor gandum dan tepung nomor 2 di dunia, membuat banyak negara bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Rusia. Di lain pihak, Ukraina mendapat bantuan kekuatan dari Barat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), notabene juga memegang kendali global di berbagai sektor. Sehingga jelas perang yang terjadi antar dua negara ini bisa berimbas kepada negara lain di dunia.
“Perang ini menimbulkan gangguan pada rantai pasok energi dan pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dunia dan berimbas juga kepada keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing demi kepentingan rakyatnya. Demikian juga energi harga minyak sangat tinggi, belum lagi gas dan lainnya semua naik,” ujarnya.
Tito mengungkapkan, saat ini kondisi inflasi di Indonesia masih cukup landai di angka 5,95 persen. Jika dibandingkan dengan Turki dan Argentina yang angka inflasinya mencapai angka 80 persen, angka inflasi Indonesia masih jauh lebih baik dan terkendali. Akan tetapi Tito mengingatkan para kepala daerah untuk tidak lengah dan kondisi ini. Sebab menurutnya, penyebab inflasi yang terjadi saat ini bukan pada kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan.
Ia juga mengarahkan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bergerak dalam menekan angka inflasi. Selain itu kepada pihak-pihak terkait, Ia juga menekankan untuk mengutamakan pendampingan kepada daerah untuk tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, terutama APBD, disamping mengaktifkan satgas pangan maupun tim pengendali inflasi daerah masing-masing.
“Karena angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, baik provinsi, kabupaten/kota. Semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa bergerak untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka secara nasional nanti jauh lebih mudah untuk dikendalikan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, SE., MM mengungkapkan Pemkot Malang dan juga TPID Kota Malang akan mengikuti arahan Mendagri sesuai dengan hasil rakor hari ini. Nantinya, Pemkot Malang dan juga TPID Kota Malang akan secara ketat mengawasi gejolak harga mingguan dan akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan arahan terutama dalam mengendalikan inflasi yang mungkin terjadi di Kota Malang.
“Jadi memang kalau inflasi ini kan tanggung jawab bersama. Untuk BPS sendiri, terutama dari pusat nantinya akan terus memantau terutama untuk harga mingguan. Bahkan tadi ada 20 komoditas yang menurut Kepala BPS RI harus dikawal ketat, mungkin beberapa hal terkait itu nantinya bisa ditindaklanjuti dalam tim khusus di TPID. Sehingga bisa segera dieksekusi langkah-langkah dari Kota Malang dalam mengendalikan inflasi,” katanya.
Hadir dalam rapat ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, SH., M.Hum beserta jajaran terkait. (ayu/ram)
