Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Malang, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas dan kusta. Hal itu bisa dilihat dari berbagai fasilitas yang disediakan Pemkot Malang ramah disabilitas.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Dra. Penny Indriani, MM pada dialog nasional pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kusta di Hotel Ibis, Kota Malang, Senin (20/12/2022).
Penny yang membacakan sambutan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah dialog untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Di mana Pemkot Malang sangat serius memberikan pelayanan terbaik kepada para penyandang disabilitas dan kusta.
“Pemkot Malang senantiasa menguatkan upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang, termasuk penyandang disabilitas dan kusta,” jelas Penny.
Di Kota Malang, kata dia, menurut data tahun 2020 ada 9 kasus kusta. Di tahun 2021 ada 11 kasus kusta dan tahun 2022 saat ini tidak ada laporan khusus terkait kusta. Pemkot Malang tentunya telah melakukan penanganan, baik dengan memprioritaskan promotif, preventif dan juga tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitasi.
“Tentu kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat tak lepas dari koordinasi dan sinergi lintas sektor, maupun lintas program yang harus dikuatkan,” tegas Penny.
Melalui kegiatan dialog ini, diharapkan bisa menjadi sebuah wahana komunikasi dan interaksi serta menjadi ajang untuk memberikan masukan. Selain itu, bisa memunculkan ide, gagasan, serta berbagai pengalaman. Sehingga mampu membuahkan kesepakatan bersama dalam rangka memberantas kusta. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi media untuk meningkatkan pengetahuan dan sensitivitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam berupaya memenuhi fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kusta.
“Sebagai wahana dalam memaksimalkan peran lembaga dan perangkat daerah dalam menyusun kebijakan atau rencana aksi terkait pemenuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Insyaallah akan mewujudkan kemajuan pembangunan kesehatan di masa yang akan datang,” sambungnya. (cah/ram)
