Klojen (malangkota.go.id) – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Pemerintah Kota Malang, Senin (30/1/2023). Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji bersama Wakil Wali Kota Malang Ir. Sofyan Edi Jarwoko menerima kunjungan kerja ini di Ruang Sidang Balai Kota Malang.
Wali Kota Malang Sutiaji menyambut baik dan mengapresiasi kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Laksmana Madya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA ini.
Moekhlas Sidik mengungkapkan pihaknya datang ke Kota Malang ini dalam rangka pengawasan dan menjaring aspirasi dari daerah.
“Kita ingin tahu bagaimana pelaksanaan di daerah, khususnya di Kota Malang termasuk dalam hal ini masalah penanganan kebencanaan,” jelas Moekhlas.
Dengan kondisi geografis dan wilayah yang berbeda-beda, diutarakan Moekhlas tentunya membutuhkan kesiapan penanganan bencana dan penanggulangan yang berbeda pula. Dimana di Kota Malang tentu saja berbeda dengan di Surabaya, begitu juga di Nganjuk juga di daerah lainnya.
“Untuk itulah kami datang ke sini untuk mendengarkan, ingin tahu langsung dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kita datang ke sini untuk mendalami lebih rinci lagi,” terang Moeklas.
Terkait penanganan bencana sendiri, Moekhlas menyebutkan kesiapan dan penanganan yang dilakukan di berbagai daerah sudah cukup bagus, termasuk di Kota Malang. Meski begitu, menurutnya ke depan harus tetap lebih ditingkatkan. “Sebab kebencanaan terjadi setiap saat, tidak dapat diprediksi, sehingga memerlukan kesiapansiagaan yang bagus,” tambahnya.
Kesadaran masyarakat terkait kebencanaan yang masih rendah, tentunya harus disikapi dengan baik dengan terus melakukan berbagai edukasi. Oleh karena itulah dikatakannya harus dilakukan sinergitas semua pihak, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah agar kinerjanya semakin optimal.
Selain kebencanaan, Moekhlas menyebutkan di Kota Malang juga menggali banyak aspirasi-aspirasi yang lain. Termasuk aspirasi terkait program dari Kementerian Sosial, terkait perlindungan anak dan juga terkait penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. (cah/yon)
