Klojen (malangkota.go.id) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (17/4/2023). Mendagri Tito Karnavian menyebut bahwa saat ini inflasi Indonesia masih pada posisi aman di angka 4,97 persen bahkan di salah satu survei internasional mengatakan 4,63 persen.
“Ini termasuk masih sangat terkendali, tapi diharapkan dapat turun lagi di angka tiga hingga empat persen. Tidak boleh terlalu jauh turun drop sampai satu persen. Karena kalau turun terlalu jauh betul, nanti yang teriak adalah para petani, nelayan, pedagang, nanti akan jatuh,” ungkapnya.
Secara global, Indonesia berada peringkat 150 dari 181 negara. “Peringkat ini diurutkan dari angka inflasi tertinggi hingga terendah. Artinya inflasi Indonesia cukup bagus dan terkendali di angka 4,63 persen,” ungkap Mendagri.
Berdasarkan data Bloomberg, Menteri Tito menyebutkan bahwa kemungkinan resesi Indonesia pada tahun 2023 hanya sekitar dua persen. Sementara negara-negara seperti Inggris, New Zealand, Amerika Serikat , Jerman, Itali, dan Kanada memiliki probabilitas resesi yang tinggi yakni di atas 60 persen.
Lebih jauh Mendagri mengatakan bahwa secara umum untuk ketersediaan bahan pokok terbilang aman. Namun demikian di beberapa daerah masih ada yang kekurangan. Oleh karenanya, para kepala daerah dan satgas di daerah diharapkan untuk aktif meninjau di lapangan untuk mengetahui ketersediaan komoditas.
“Mana yang kurang, mana yang lebih sehingga bisa saling membantu antar daerah. Kalau memang sulit dikerjakan antar daerah tolong beri informasi kepada Badan Pangan Nasional atau Kementerian Perdagangan supaya ada intervensi dari Pusat. Kerja sama dengan Bulog juga perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Kita perlu mewaspadai, kurang seminggu lagi Lebaran, demand pasti akan naik. Setiap daerah harus punya stok untuk dihitung cukup atau tidak, cek lapangan,” tuturnya.
Terkait peningkatan daya beli masyarakat, Mendagri juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mendorong warga melaksanakan zakat. “Karena zakat ini akan memperkuat daya beli masyarakat. Demand boleh tinggi karena kan Hari Raya (Idulfitri). Tapi kalau terjadi kenaikan harga diikuti dengan daya beli masyarakat yang juga meningkat, maka akan bisa terkendali. Dan ini terjadinya situasional, setelah Lebaran demand-nya akan turun, harganya juga akan turun. Maka dorong masyarakat untuk membayar zakat, baik langung kepada yang tidak mampu maupun secara tidak langsung melalui yayasan, masjid, badan zakat, dan lain-lain karena potensi zakat kita ada 327 triliun rupiah per tahun. Bila ini terpenuhi maka akan ada 56 juta orang yang dapat menerima manfaat dari pengumpulan zakat,” urai Mendagri.
Sementara itu di Kota Malang, Wali Kota Malang bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan lapangan memantau ketersediaan dan kesesuaian harga komoditas penyumbang inflasi termasuk volatile food menjelang Hari Raya Idulfitri 2023.
Wali Kota Sutiaji mengungkapkan setelah melakukan pemantauan di pasar, diketahui harga kebutuhan pokok cukup terkendali dan tidak ada peningkatan harga yang signifikan. Mulai dari harga daging ayam, daging sapi, telur, cabai, tomat, beras, gula, minyak, dan juga tepung. Wali Kota pun menyimpulkan bahwa stabilitas harga di Kota Malang cukup bagus.
“Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan inflasi di Kota Malang yang kemarin _m-to-m_nya di Januari 2023 0,15 persen terendah se-Jatim, Februari 0,09 persen, mudah-mudahan dapat terkondisi dengan baik. Masalah beras juga demikian, kalau kemarin ada kelangkaan di Bulog sekitar satu setengah bulan yang lalu itu tinggal beras luar negeri saja, namun alhamdulillah saat ini beras yang selain luar negeri sudah tidak langka,” beber Sutiaji.
Dalam rakor ini juga disosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pemerintah merencanakan akan menyusun RUU ini untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia. Menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada enam pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia yang akan dilakukan. Pertama, adalah terkait transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformai sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.
Berkaitan dengan RUU Transformasi Kesehatan tersenut, Mendagri Tito menyebut banyak hal nantinya yang akan berimplikasi pada daerah sehingga dibutuhkan sinergi dari semua pihak. “Tolong segera dibentuk tim di tingkat daerah untuk implementasi transformasi kesehatan ini. Karena ini membutuhkan dukungan lintas sektoral, bukan hanya Dinas Kesehatan saja,” ucap pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini. (ari/yon)
