Klojen (malangkota.go.id) – Dalam rangka melakukan sinkronisasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana Kota Malang, Kamis (11/5/2023).
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat memberikan arahan menyampaikan bahwa dalam 15 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang mengalami tren penurunan yakni dari 7,22 persen pada tahun 2008 menjadi 4,37 persen di tahun 2022. Disebutkannya anggaran yang dialokasikan oleb Pemkot Malang untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 ini sekitar Rp453,72 miliar.
Dalam rakorda yang mengangkat tema percepatan penanggulangan kemiskinan melalui data yang akurat ini Sutiaji mengajak masyarakat dan segenap stakeholders untuk berkolaborasi dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, melalui PeDeKaTe SAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Malang).
“Kemiskinan bukan hanya masalah Dinas Sosial saja, tapi adalah urusan semuanya. Maka kami lakukan seperti crosscutting. Maka kami dorong percepatan, seperti saat Covid-19 kenapa bisa sukses? Karena memandang ini adalah masalah krusial dan harus ditangani bersama. Demikian juga kami harap untuk kemiskinan, juga stunting adalah urusan kita semua,” bebernya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menginstruksikan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan harus diawali dengan data yang valid (by name, by address, dan by needs) dengan harapan data selalu diperbarui agar mendapat data faktual kondisi masyarakat.
“Seperti yang kita lakukan validasi di dua kecamatan berbasis P3KE dan DTKS, kita mampu men-delete– 2.970 KK yang bisa kita keluarkan dari angka kemiskinan, itu sejumlah 11 persen. Hari ini kita kumpulkan dalam rangka data _by name by address-nya, lalu kita susun programnya, dan bagaimana cara pengentasan, treatment gimana,” terang Sutiaji.
Sementara itu dalam Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ir. Sofyan Edi Jarwoko, diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 4,37 persen dengan jumlah penduduk miskin per Maret 2022 mencapai 38.560 jiwa. Sedangkan garis kemiskinan berada pada angka Rp609.612 per kapita per bulan yang meningkat sebesar 6,9 dibanding tahun 2021.
Untuk angka indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 meningkat 0,13 persen dari tahun 2021 menjadi 1,00. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 mencapai 0,34. Angka ini meningkat sebesar 0.12 dibanding tahun 2021 dan mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi para penduduk miskin di Kota Malang makin beragam sehingga perlu penanganan yang kebih spesiifk.
Wawali yang juga didapuk sebagai Ketua TKPK tersebut menyebut ada beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2022. “Situasi pascapandemi di Kota Malang berangsur mulai normal kegiatan perekonomian sudah kembali berjalan walau belum 100 persen. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,99 persen. Dari 9,65 persen pada Agustus 2021 menjadi 7,66 pada Agustus 2022. Selain itu penyaluran Program Bantuan Sembako yang tepat waktu juga memberikan dampak positif pada turunnya angka kemiskinan,” bebernya.
Wawali yang kerap disapa Bung edi tersebut mengatakan bahwa TKPK telah menggelar pendataan kesejahteraan sosial Kota Malang pada tahun 2022 dengan menyasar Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Pada tahun 2023 ini disebutkannya akan dilakukan pendataan di Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Klojen.
“Nanti rencananya pada 15 Mei sampai 14 Juli 2023 dengan total responden 37.879 KK. Proses pendataan kesejahteraan sosial ini merupakan kolaborasi antar perangkat daerah. Siapkan program bapak/ibu yang sesuai dengan kebutuhan rakyat miskin,” ucapnya.
Bung Edi pun menekankan pentingnya komitmen perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk memanfaatkan database kesejahteraan sosial sebagai data sasaran dalam melaksanakan intervensi program pengentasan kemiskinan. “Anggaran cukup besar, data yang harus ditangani sudah ada, harapan kita di tahun 2023 penurunan angka kemiskinan juga makin besar, sehingga angka kemiskinan mengecil,” pungkasnya. (ari/yon)
