Malang (malangkota.go.id) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI meminta para kepala daerah mengoptimalkan kerja penyuluh pertanian untuk mengantisipasi mundurnya produksi petani padi. Instruksi itu disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Jakarta, Senin (23/10/2023).
“Teman-teman kepala daerah dan TPID mohon untuk bisa menjadi penekanan bersama berkaitan dengan penyuluh pertanian tadi, mungkin harus dicek kembali dan diberikan penugasan dibuat berkelompok, apa permasalahan yang terjadi sehingga terjadi kemunduran-kemunduran dan gerakan nasional tanam padi tadi belum tercapai,” kata Tomsi.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mendorong para kepala daerah segera mencarikan solusi agar masa tanam petani segera dilakukan. “Kalau itu memang solusinya cuaca, begitu cuaca membaik pada kesempatan pertama maka dapat dilaksanakan penanaman,” jelasnya.
Menurut laporan Kementerian Pertanian, dalam upaya mengendalikan inflasi beras dilakukan Gerakan Nasional (Gernas) Tanam Padi dengan target seluas 569.374 hektare. Per 21 Oktober 2023, progres Gernas Tanam Padi mencapai 374.721 hektare atau sebesar 65,8 persen. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan untuk menyukseskan program peningkatan produksi padi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan akselerasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional TA 2023 ini.
“Di beberapa daerah, PMK memang bisa dikendalikan, namun tidak hilang 100 persen. Begitu kita lengah, penularannya lebih cepat dari Covid. Oleh karena itu kita punya vaksin. Kalau memang tenaga penyuntiknya kurang dapat menghubungi teman-teman TNI/Polri untuk bisa diberikan arahan cara memvaksin, sehingga vaksin massal dapat dilakukan dan juga vaksin tidak sampai kadaluwarsa,” sambungnya.
Dalam rakor yang diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet RI, kepala instansi vertikal serta gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia ini, Tomsi juga mengingatkan agar pemerintah daerah secara aktif menyampaikan laporan terkait strategi yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya kenaikan dan ketersediaan komoditi. Pihaknya mencatat bahwa ada 65 pemerintah daerah sepanjang minggu ketiga bulan Oktober 2023 tidak menyampaikan laporanya. Menurutnya laporan yang disampaikan daerah sangat penting dalam mencari solusi atas kenaikan harga bahan pokok.
“Laporan mingguan tentang harga bahan pokok dan pangan di daerah harus dapat selalu dilaporkan tiap minggunya, sehingga kita dapat membahas untuk mencari solusi terbaik atas kenaikan-kenaikan yang terjadi. Selain itu, upaya-upaya maksimal harus kita lakukan untuk kebutuhan sembako yang semakin meningkat. Oleh sebab itu kerja keras dan turun langsung ke lapangan, serta mencari solusi kreatif sangat diperlukan,” tegasnya. (ari/yon)
