Klojen (malangkota.go.id) – Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Penjabat Wali Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (9/11/2023).
Dalam rapat paripurna ini, Pj. Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyampaikan bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.160.547.825.583,-. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp813.740.836.360,-. “PAD ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” imbuhnya.
Untuk pendapatan transfer, Wahyu mengatakan sebesar Rp1.346.806.989.223,- yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.358.588.674.540,- untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. ” Untuk belanja modal Rp178.528.617.539, belanja tidak terduga Rp9.737.230.994,-. Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit Rp198.040.848.957,” urai Wahyu.
Sedangkan pembiayaan daerah dapat dirinci untuk penerimaan pembiayaan Rp40.848.957,- yang direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Pengeluaran pembiayaan Rp5.000.000.000,- yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Dari pembiayaan ini terdapat surplus Rp198.040.848.957,- yang digunakan untuk menutupi defisit dalam belanja, sehingga secara struktur R-APBD tahun 2024 dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja,” beber Wahyu.
Dari penjelasan ini pihaknya berharap agar ranperda ini segera mendapat persetujuan DPRD menjadi perda agar bisa tepat waktu untuk dilaksanakan pada awal tahun 2024. “Kami menargetkan akhir November ini sudah bisa diterima DPRD,” pungkas Wahyu. (say/yon)
