Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menguatkan kolaborasi dengan para stakeholder untuk mewujudkan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan. Sebagai upaya menggiatkan peran perusahaan-perusahaan di Kota Malang, kali ini Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial (TSP) Perusahaan, Rabu (20/12/2023).
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyampaikan bahwa dana untuk pembangunan tak hanya berasal dari APBD atau APBN saja, namun juga dibutuhkan jalinan kerja sama dengan perusahaan melalui kegiatan TSP. Pihaknya mengakui bahwa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah saat ini belum mampu memenuhi semua program pembangunan yang diusulkan masyarakat.
“Ini penting sekali karena keterbatasan anggaran kita, padahal usulan program dari masyarakat sangat banyak. Dengan adanya tanggung jawab perusahaan ini bisa mewujudkan dan memfasilitasi keinginan masyarakat yang sudah ditampung dalam musrenbang,” jelasnya.
Wahyu menyebut bahwa ada sekitar 3.200 usulan dari masyarakat yang disampaikan kepada perwakilan perusahaan yang hadir dalam forum ini. Melalui Musrenbang TSP, Pemkot Malang ingin memberikan gambaran terkait kebutuhan dan usulan program dari masyarakat.
“Kami harap mereka (perusahaan) bisa berpartisipasi dalam pembangunan Kota Malang. Seperti ketentuan yang berlaku bahwa ada sekian persen keuntungan perusahaan yang harus diberikan. Kami akan mencocokkan keinginan perusahaan dengan usulan dari masyarakat,” ucapnya.
Pj. Wali Kota Malang menyampaikan pihaknya akan terus mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan beragam program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi tidak menutup kemungkinan, jika perusahaan ingin memberikan bentuk CSR tertentu, kita akan diskusikan dalam forum ini,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, SH, M.Hum menuturkan bahwa Musrenbang TSP ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas TSP dalam pembangunan. Perusahaan menjadi mitra pemerintah dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, terutama berperan aktif untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan usulan-usulan masyarakat yang belum dapat terakomodir melalui APBD.
“Ada 120-an perusahaan yang hadir dalam Musrenbang ini. Untuk sekarang memang belum banyak perusahaan yang terlibat memberikan TSP-nya. Mungkin ini terjadi karena adanya ketidakpahaman, atau mungkin sudah melaksanakan TSP di lingkungan sekitar perusahaannya. Nah, mungkin ini yang tidak tercatat di Pemkot Malang. Seharusnya apapun yang dilakukan sebagai TSP dicatatkan di kami sehingga kami tahu. Kami berupaya untuk menertibkan itu,” tutupnya.
Dalam kegiatan yang dilakukan di Hotel Grand Mercure Malang Mirama ini juga diserahkan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah memberikan kontribusi melalui TSP, yakni PT Namdhari Seeds, PT Grab Indonesia, PT Smartfren Telecom, Whiz Prime Hotel, RS Lavalette, dan RS Hermina. Selain itu, menjelang berakhirnya masa kepengurusan Forum TSP Kota Malang pada tahun 2023, pada kesempatan ini juga diadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan Forum TSP untuk periode selanjutnya. (ari/yon)