Klojen (malangkota.go.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Malang tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (30/4/2024). Pada kesempatan ini Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM hadir didampingi Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT serta kepada perangkat daerah.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengungkapkan usai rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan tahapan lainnya hingga nanti menjadi pandangan akhir fraksi.
“LKPj itu sudah kami sepakati, cukup atau kurang lebihnya. Artinya lewat berbagai tahapan, mulai penyampaian wali kota terkait laporan LKPj 30 Maret 2023 lalu, kemudian kita langsung bahas dalam rakor bersama anggota dewan dengan melibatkan tim ahli,” jelasnya.
Pendapat fraksi tersebut, disalahkan Made bukan pendapat akhir fraksi menerima atau menyetujui, tetapi pendapat fraksi yang harus disimpulkan lagi lewat banggar karena Dewan tidak membentuk pansus khusus, tapi badan anggaran yang diminta untuk membahas.
“Karena kalau pansus yang kita bentuk, maksimal hanya 15 orang, sedangkan kalau banggar diperbolehkan 23 orang,” jelasnya lebih lanjut.
Made meyakini anggota banggar itu utusan terbaik dari semua fraksi, karena itulah DPRD Kota Malang memutuskan untuk banggar lah yang membahas.
“Kami memutuskan setelah ini akan ada rapat internal untuk menyusun rekomendasi final yang akan kita bacakan nanti di Rapat Paripurna akhir pada tanggal 6 Mei mendatang. Banyak catatan-catatan sudah kita lihat, yang jelas pendapat fraksi itu tidak terpisahkan dari rekomendasi DPRD Kota Malang, bebernya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan-masukan dari semua fraksi atas LKPj tahun 2023. Berbagai masukan ini akan menjadi menjadi bagian dari evaluasi bagi Pemkot Malang.
“Alhamdulilah hari ini banyak sekali masukan. Ini nanti akan kita tindak lanjuti, dan tentunya ini menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Malang terkait dengan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2023, karena saya mulai masuk bulan September 2023,” jelas Wahyu. (cah/yon)
