Klojen (malangkota.go.id) – Angka inflasi month to month (April 2024 terhadap Maret 2024) Kota Malang sebesar 0,08%, Jawa Timur 0,36%, nasional 0,25%. Inflasi year on year (April 2024 terhadap April 2023) Kota Malang di angka 2,89%, Jatim 3,25%, nasional 3,00%. Sedangkan inflasi year to date (April 2024 terhadap Desember 2023) Kota Malang 1,01%, Jatim 1,39% dan nasional 1,19%.
Dari data tersebut, tingkat inflasi Kota Malang terkendali dengan baik. Sedangkan dari 11 kabupaten/kota di Jatim, inflasi (month to month) tertinggi adalah Kota Surabaya dan Sumenep yaitu 0,52% dan terendah Kota Kediri sebesar 0,06%.
Demikian yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (PISDA) Setda Kota Malang, Ir. Eny Handayani, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara kunjungan Kantor Bank Indonesia dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kerjasama antardaerah di The Alana Hotel Malang, Jalan Ahmad Yani No. 12 Blimbing Kota Malang, Rabu (29/5/2024).
Capaian tersebut tentu berkat kerjasama dan kolaborasi sejumlah pihak, terutama dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, termasuk di dalamnya jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Malang.
“Inflasi ini terkendali karena ada ketersediaan pasokan bahan pangan. Seperti penyaluran beras SPHP di pasar rakyat, yang bekerjasama dengan Perum Bulog berjalan dengan baik,” jelas perempuan berkacamata itu.
Berikutnya, disampaikan Eny adalah karena adanya gerakan tanam pangan, seperti urban farming, gerakan menanam cabai di 57 kelurahan, pendampingan kelompok tani oleh tenaga penyuluh dan adanya bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian.
Ketiga adalah karena faktor kelancaran distribusi. Wujud konkritnya berupa perbaikan sarana prasarana pasar rakyat, perbaikan jalan menuju pasar rakyat maupun keluar masuk jalur distribusi komoditas pangan.
“Selain itu, karena adanya penandatanganan kerjasama dengan sejumlah pihak. Misalnya dengan Kabupaten Probolinggo untuk pasokan bawang merah, pengadaan beras dengan Perum Bulog dan Perumda Tunas dengan BUMD Pangan Jatim,” jelas Eny.
Menurutnya, yang tak kalah penting adalah keberadaan tiga Warung Tekan Inflasi (WTI) yang nantinya akan dikembangkan ke kios tekan inflasi yang akan menyasar sejumlah pasar di 57 kelurahan. “Dalam program ini, tentu kami akan melibatkan jajaran TPID, termasuk Bank Indonesia Malang,” pungkas Eny. (say/yon)
