Klojen (malangkota.go.id) – Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (20/6/2024).
Dari perwakilan banggar, Ahmad Fuad Rahman membacakan 19 poin dalam laporannya. Beberapa rekomendasi diantaranya yaitu terkait dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret. Misalnya totalitas dalam implementasi program kerja berbasis teknologi informasi. Seperti penerapan e-Tax yang lebih disempurnakan lagi, e-Parking, e-Retribusi, e-BPHTB, atau program lainnya.
Berikutnya adalah rutin dalam melakukan kajian potensi dan dapat bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga kredibel lainnya untuk menghasilkan kajian yang bermutu dan implementatif.
Selain itu, BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) harus bertindak aktif terhadap potensi BMD (Barang Milik Daerah) yang bisa memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terutama BMD yang selama ini dimanfaatkan oleh warga untuk kepentingan komersil, dengan adanya sistem sewa diharapkan hal ini bisa dipilah dan dipilih dari sistem IP, tapi aktual di lapangan digunakan untuk kepentingan komersial atau bahkan disewakan lagi ke pihak ketiga.
Yang tak kalah penting, Pemerintah Kota Malang harus tetap memperjuangkan terkait rencana pembangunan Pasar Besar Malang (PBM) melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di tahun 2024 dan segera dilakukan kajian atas pembangunan PBM melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengapresiasi dan akan melaksanakan apa yang menjadi saran dari Banggar DPRD Kota Malang, seperti halnya untuk percepatan sertifikasi aset Pemkot Malang yang akan memanfaatkan layanan e-Sertifikat.
“Ini salah satu langkah konkret. Dengan persyaratan yang lengkap, maka proses sertifikasi aset ini akan berjalan maksimal. Kita pun akan menyeriusinya sehingga nantinya semua aset akan mempunyai sertifikat,” ujarnya.
Begitu juga terkait pembangunan Pasar Besar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, orang nomor satu di Pemkot Malang itu, pihaknya sudah bergerak. Semua berproses dan tinggal menunggu waktu saja. “Meski tidak mudah namun setidaknya sudah ada progres yang signifikan,” ucap Wahyu.
Hal yang sama juga berlaku terhadap perbaikan sejumlah sekolah. Dikatakan Wahyu jika pihaknya akan mengiantruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menjadi perhatian serius.
Berikutnya yaitu terkait peningkatan PAD, Wahyu mengaku akan terus mengoptimalkan sejumlah potensi yang ada. “Kita akan terus genjot sumber-sumber pendapatan, terutama melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan demikian target PAD dapat terealisasi dengan baik,” pungkasnya. (say/yon)
