Blimbing (malangkota.go.id) – 3.871 usulan masyarakat yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Malang 2025 berhasil terakomodir. Jumlah tersebut mencakup 50,4 persen dari total usulan masyarakat yang masuk yaitu sebanyak 7.682 usulan. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin dalam Musrenbang RPKD Tahun 2026 dan FKP Ranwal RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029, Rabu (19/3/2025).
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin yang menjadi keynote speaker pada kegiatan ini menyebutkan usulan-usulan yang masuk ini nantinya akan dikaji lebih lanjut untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 Kota Malang bersama dengan program unggulan dan Dasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.
“Kalau tahun ini kan karena kita mengikuti RPJMD di 2024 kemarin, kita lakukan ada di beberapa yang Ngalam Pinter itu beasiswa dan sebagainya menjadi prioritas. Kalau yang 2026 tentu yang pertama sesuai dengan visi misi kami tadi, itu ada peningkatan sumber daya dan perekonomian,” tuturnya.
Selain peningkatan sumber daya dan perekonomian, problematika seperti banjir, sampah, infrastruktur dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Kota Malang juga akan menjadi prioritas Pemkot Malang. Disinggung mengenai pengaruh efisiensi dalam perencanaan pembanguinan Kota Malang, Ali menjelaskan hal tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan, sebab porsi pelayanan masyarakat tidak termasuk dalam kategori efisiensi yang dilakukan Pemkot Malang.
“Sebenarnya tidak terlalu signifikan efisiensi di Kota Malang, hanya kemungkinan belanja-belanja teknis. Kita sudah koordinasi dengan semua perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat tidak kurangi sama sekali. Jadi untuk pelayanan masyarakat tidak masuk dalam kategori efisiensi itu,” serunya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu menyebutkan jumlah usulan yang masuk tersebut di atas meningkat sebanyak 2,1 persen dari jumlah usulan yang diakomidir di tahun sebelumnya.
“Dengan rincian usulan tematik anak 148 usulan, diakomodir 144. Untuk tematik disabilitas 179 usulan, diakomodir 165. Tematik lansia 85 usulan, diakomodir 77. Tematik perempuan 318 usulan diakomodir 278, dan untuk pemuda ini paling banyak 730 usulan, yang diakomodir 700,” bebernya.
Selain mengakomodir usulan melalui Musrenbang, Bappeda Kota Malang juga mengakomodir usulan yang masuk melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dari 4.318 usulan yang masuk, sebanyak 4.020 usulan berhasil terakomodasi. Usulan tersebut juga telah melalui verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk melihat kemungkinan pelaksanaannya.
Lebih lanjut Dwi menjelaskan, usulan yang masuk saat ini masih didominasi oleh usulan dalam bentuk fisik, seperti perbaikan sarana dan lain-lain. Meski begitu, jumlahnya tidak jauh berbeda dan cukup berimbang dengan usulan pengembangan dari masyarakat. Usulan pengembangan masyarakat yang masuk ini diharapkan akan menghasilkan sebuah proses yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya berhenti pada proses menerima pelatihan, akan tetapi berlanjut. Menurutnya dengan adanya proses yang berkelanjutan, hal tersebut dapat menekan angka pengangguran di Kota Malang.
“Misal dia sudah dapat pelatihan, dia sudah pintar, dia alatnya dapat, tapi enggak punya modal, terus ini gimana? Itu yang selalu kami koordinasikan dengan perangkat daerah, adakah upaya yang bisa diarahkan untuk mendapatkan bantuan modal, sehingga masyarakat bisa jalan, dan angka pengangguran bisa diturunkan. Itu harapannya,” pungkasnya. (iu/yn)
