Blimbing (malangkota.go.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017 yang digelar di Savana Hotel & Convention Kota Malang, Rabu (19/7).
Selain 98 walikota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI, rakernas yang mengangkat tema “Implementasi Pelindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional’ ini juga tampak dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta tamu undangan lainnya.
Dalm sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan jika tugas seorang walikota dalam pemerintah daerah tidaklah mudah, karena banyak aspek yang harus dikerjakan dengan tujuan utama adalah percepatan pembangunan.
“Kepala daerah, dalam hal ini walikota, harus memiliki imajinasi. Dari situlah lahir konsepsi, dari konsepsi lahir keberanian untuk mengeksekusi dengan tujuan percepatan pembangunan,” kata Menteri Tjahjo.
Dijelaskan pula, struktur pemerintahan daerah tidak saja terdiri atas gubernur, walikota dan bupati saja, namun di dalamnya termasuk TNI, Polri hingga mitra strategis yakni Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD). Karenanya dalam menjalankan pembangunan, walikota harus merangkul berbagai kalangan tersebut.
“Selain itu, saya memberikan pesan kepada walikota agar dalam mengambil kebijakan harus memahami area rawan korupsi, karena sudah banyak contoh bagaimana KPK masuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di berbagai daerah,” imbuhnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga daerah agar tetap kondusif, baik itu dari organisasi yang tidak sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai ancaman yang mampu menggoyahkan nilai kebersamaan lainnya.
“Secara umum di Jawa Timur saat ini kondisinya sangat aman dan nyaman, meskipun kita sebentar lagi akan menghadapi Pilkada di 18 kota/kabupaten dan di provinsi Jawa Timur sendiri,” terang Pakdhe Karwo, demikian Gubernur Jatim itu akrab disapa.
Terkait APEKSI, Ketua APEKSI Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH mengatakan ada dua topik besar yang akan dibahas dalam rakernas kali ini, yakni manajemen pembangunan ekonomi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. “Termasuk di dalam Rakernas APEKSI ini kita akan bahas bagaimana aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Airin yang juga adalah Walikota Tangerang Selatan itu.
Airin menambahkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, walikota dan organisasi perangkat daerah sangat khawatir akan kesalahan administrasi yang berujung pada kasus hukum.
“Karena itu perlu pemahaman bersama tentang UU ASN, UU Pemda dan aturan tentang Administrasi Keuangan agar kita memiliki landasan hukum,” tukasnya.
Sambutan hangat tuan rumah Rakernas APEKSI 2017 yaitu Kota Malang disampaikan Walikota Malang H. Moch. Anton dalam sambutannya. Ia berharap acara ini mampu menguatkan jejaring pemerintah daerah khususnya pemerintah kota dalam rangka menopang dan memperkokoh nilai-nilai serta semangat kebangsaan sekaligus membawa misi sinergitas di antara kebijakan pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Semangat pembangunan yang tumbuh di daerah adalah semangat untuk mengembangkan kreativitas serta inovasi yang lahir di tengah-tengah masyarakat,” kata pria yang akran disapa Abah Anton oleh warga Kota Malang itu.
Dalam kesempatan ini Abah Anton juga membeberkan berbagai inovasi dalam skema pembangunan Kota Malang. Disampaikannya, kreativitas dan inovasi yang ada tumbuh dari bawah berjalan kuat dan menjadi sangat konstruktif, sehingga memberikan dampak guliran nyata secara ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan di bidang pariwisata.
“Contoh nyata yang terjadi di Kota Malang adalah tumbuhnya kampung-kampung tematik seperti Kampung Tridi (3D), Kampung Warna Warni, Kampung Putih, Kampung Wsiata Topeng, Kampung Konservasi Air, dan Kampung Gintung Go Green (3G),” ungkap Abah Anton. (say/yon)
