Surabaya (malangkota.go.id) – Kota Malang raih dua penghargaan sekaligus di ajang Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur dan Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Penghargaan ini diserahkan di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12).
Wali Kota Malang H. Moch. Anton menerima dua buah penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo. Menjadi salah satu peraih dalam Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja, Kota Malang mengusung SINGO ( Sistem Pelayanan Malang Online) Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang dan TWUIN (Total Water Utility Integrated Network ) PDAM Kota Malang.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakdhe Karwo itu mengatakan bahwa leadership sebagai kunci sukses pelayanan publik yang inovatif. Sebab pada dasarnya leadership sangat mempengaruhi 50 persen kinerja di instansi pemerintah.
Menurutnya, seorang leader yang baik harus menguasai pelayanan publik yang inovatif di instansinya masing-masing. Jika tidak menguasai, maka tidak ada kepercayaan dari bawahan terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan.
Pakdhe Karwo mengatakan, proses kepemimpinan yang baik adalah seorang leader bersama masyarakat dan stakeholder merumuskan kebijakan dan berjalan bersama memajukan daerah dan instansinya. Masyarakat yang dipimpin ikut diajak bicara mengenai apa yang disenangi dan cocok di dalam kehidupan.
“Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus belajar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau pimpinannya mau peduli, turun, dan diajak diskusi, maka inovasi pada pelayanan publik bisa jalan,” katanya.
Pakdhe Karwo menamakannya sebagai demokrasi partisipatoris yang merupakan budaya khas Jawa Timur. Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik.
Partisipatoris, lanjutnya, merupakan cara demokrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan publik yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatoris, serta pelayanan publik untuk masyarakat dan dunia usaha.
Lebih lanjut disampaikannya, di Jatim masyarakat membuat perjanjian dengan pemerintah atau yang biasa disebut dengan citizen charter. Contohnya, pelayanan Puskesmas di Blitar biasa dibuka pada pukul 07.00-12.00 WIB, tetapi karena masyarakatnya yang sebagian besar petani ingin pelayanannya dibuka mulai pukul 16.00 hingga 22.00. Melihat kondisi masyarakat, permintaan tersebut dikabulkan oleh bupati setempat.
“Ini bagus sekali sebab mampu memberikan warna tersendiri. Mengaplikasikan demokrasi terhadap budaya. Citizen charter menjadi kesenangan masyarakat,” imbuhnya.
Pakdhe Karwo juga sangat mengharapkan pemimpin daerah dan instansi pemerintah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai agent of change yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru.
‘One Service One Inovation’, artinya setiap OPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Di samping itu untuk memperkuat kinerja birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di faktor IT.
Sementara itu, Wali Kota Malang H. Moch. Anton mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada Kelurahan Sawojajar dan PDAM Kota Malang atas capaian prestasi yang telah diraih pada Jambore Inovasi Jawa Timur tahun 2017 ini.
“Saya berharap seluruh OPD dapat terus berinovasi agar peningkatan pembangunan di Kota Malang dapat berjalan dengan baik. Semuanya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mewujudkan Kota Malang yang bermartabat,” ucap Abah Anton, demikian Wali Kota Malang itu akrab disapa. (say/yon)
