Klojen (malangkota.go.id) – Menyiasati keadaan pandemi Covid-19 yang masih tinggi angka positifnya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memanfaatkan teknologi untuk menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan secara virtual, Kamis (1/7/2021).
Kofifah mengungkapkan landasan yang paling mendasar RPJMD Perubahan ini ada dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Di mana RPJMD Perubahan dapat dilakukan jika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan perlu dilakukan penyelarasan. Hal itu diatur dalam pasal 342 Permendagri tersebut.
“Kemudian jika terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, dan juga konflik sosial budaya,” jelas Kofifah.
RPJMD Perubahan juga bisa dilakukan jika terjadi pemekaran daerah, gangguan keamanan, maupun perubahan kebijakan nasional. Jadi, kata dia, Covid-19 dikategorikan bencana nonalam tetapi bisa berisiko kepada hal lainnya. Selain iu, sisa RPJMD tidak kurang dari tiga tahun.
Setelah acara ini, semua daerah diharapkan bisa menyiapkan program terbaik untuk waktu yang akan datang. Misalnya menyinergikan program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Terlebih kondisi Jawa Timur dalam waktu seminggu terakhir, penyebaran Covid-19 naik 90 derajat. Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi berpengaruh pada sektor lain. Baik itu sosial budaya, ekonomi maupun sektor keagamaan.
“Saya minta tolong kepada bupati dan wali kota sebagai pemimpin Satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk bertindak. Baik itu melakukan antisipasi, mitigasi, dan juga mencarikan solusi secara sistematis,” pungkasnya. (cah/ram)
