Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Selasa (4/6/2024). Selain sejumlah perwakilan kabupaten/kota, rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementetian Pertanian (Kementan), dan pihak terkait lainnya.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Umum Bapanas, Dr. Sarwo Edhy mengatakan jika pemerintah masih perlu mengintervensi harga beras, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih karena sejauh ini masih dominan menjadi faktor pemicu inflasi di beberapa daerah. Sedangkan salah satu langkah konkret agar inflasi terkendali yaitu dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang di dalamnya dijual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng minyakita.
”Selama bulan Mei 2024, GPM telah dilakukan 723 kali di 37 provinsi dan 3.847 kali di 410 kabupaten/kota. Sedangkan penyaluran beras SPHP hingga 31 Mei 2024 sebanyak 738.148 ton. Beberapa kabupaten/kota sejauh ini ada yang belum menggelar GPM, sehingga kami minta agar segera melakukan, terutama ketika ada indikasi kenaikan bahan pangan,” imbuh Edhy.
Sementara itu, Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Edy Priyono menyampaikan bahwa sampai saat ini disparitas harga pangan antar daerah masih cukup tinggi, meski sebagian pihak mengatakan masih dalam rentan aman. Akan tetapi, hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak agar inflasi dapat terkendali dengan baik. Seperti halnya jagung, beras, bawang merah, bawang putih dan gula, di sejumlah daerah masih tergolong tinggi harganya.
Selain karena stok yang minim, apabila ada importir yang nakal atau tidak memenuhi kuota impor yang diberikan pemerintah, maka harus ada sanksi tegas. Sanksi ini tidak harus berupa hukuman pidana, tapi bisa dengan tidak diberi kuota lagi.
Terkait hasil rapat koordinasi ini, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir yang memimpin rakor ini mengatakan agar tidak ada keterlambatan impor, di saat impor sebuah komoditi dibutuhkan. Dalam konteks ini, harus ada koordinasi dan sinergi yang baik antar institusi terkait. Misalnya Bapanas dengan perum Bulog untuk impor beras.
“Saat impor, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tepat waktu, sehingga akan meredam atau tidak memicu inflasi. Dalam pengendalian inflasi ini, tidak hanya di pemerintah pusat, tapi setiap bupati dan walikota juga harus turun setiap saat serta melaporkan hasil pantauannya ke pemerintah provinsi maupun pusat. Terdekat adalah momen hari raya idul adha, yang harus menjadi perhatian semua daerah,” tegasnya.
Usai mengikuti rakor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti setiap arahan dari pusat. Menurutnya, semua yang disampaikan dalam rakor ini akan diresapi untuk kemudian dilaksanakan secara bertahap. “Meski inflasi di Kota Malang masih terkendali, namun tidak kita tetap memperhatikan semua arahan itu,” ungkapnya.
Ditambahkan Sekda Erik, apa yang disampaikan Plt. Sekjen Kemendagri terkait impor yang kurang pas memang ada benarnya. Seperti ketika masyarakat membutuhkan beras, tapi yang datang atau yang diimpor daging. Hal-hal seperti ini terkadang juga masih dijumpai, sehingga dapat memicu inflasi.
“Ke depan mari kita tingkatkan dan kuatkan lagi koordinasi antar para pihak, khususnya di internal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, sehingga harga-harga kebutuhan pangan tidak melonjak yang nantinya dapat memicu inflasi. Apabila ada indikasi kenaikan harga, mari kita segera gelar pasar murah atau GPM,” pungkas Erik. (say/yon)
