Klojen (malangkota.go.id) – Harga komoditas beras di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus dalam Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dari ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (7/7/2027).
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menyoroti tingginya harga beras di sejumlah daerah yang telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi, baik melalui penyaluran bantuan pangan maupun operasi pasar sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Beberapa daerah sudah menunjukkan harga beras yang tinggi, bahkan menyentuh angka Rp15 ribu per kilogram. Pemda harus cepat merespons, lakukan pengawasan mutu, distribusi, dan pastikan bantuan pangan tepat sasaran,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bahwa stok beras SPHP di Kota Malang terhitung dalam kondisi aman dan siap disalurkan sesuai dengan arahan Kemendagri.
“Kami pastikan stok beras SPHP di Bulog Kota Malang dalam kondisi aman dan cukup. Sesuai arahan Mendagri, minggu ini kami siap menyalurkan ke masyarakat untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli warga,” tukasnya.
Lebih lanjut Wahyu menegaskan, Pemkot Malang juga akan terus bersinergi bersama Bulog dan jajaran TPID untuk memastikan pelaksanaan SPHP berjalan lancar. Dengan upaya ini, diharapkan harga beras di Kota Malang dapat segera stabil, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga bahan pokok.
“Seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen, bahwa apa yang menjadi hambatan ini harus sesegera mungkin kita tanggulangi, karena semakin lama penanganannya, semakin akan berpengaruh pada stabilitas harga bahan pokok,” pungkasnya. (iu/yn)
