Masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis masih menjadi isu hangat di masyarakat, termasuk warga kota Malang. Apalagi di kota pendidikan ini akan mengusung pendidikan gratis serta pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya program tersebut, tidak ada alasan lagi bagi warga Malang untuk tidak mendapat pendidikan yang layak.
Hal itulah yang menjadi salah satu bahasan utama dari politisi PDI Perjuangan, Tri Yudiani dan Abdul Hakim (dapil Kecamatan Blimbing) saat menggelar reses di gedung YPAC jalan Serayu kota Malang, Selasa (20/12/2011) malam. Reses adalah momen untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan setiap anggota DPRD. Dengan adanya reses ini diharapkan semua keluh-kesah maupun aspirasi rakyat bisa terakomodir.
Dari bebrapa permasalahan di masyarakat, pendidikan masih menjadi prioritas. Dengan adanya BOSNAS, BOSDA, serta amanat perda yang mengharuskan anggaran pendidikan sebesar 10 persen diharapkan dapat segera merealisasikan program pendidikan gratis dan berkualitas, terutama di kota Malang.
Menurut Tri Yudiani, untuk setiap siswa SD akan mendapat Rp 33.333 setiap bulannnya dari BOSNAS, dan untuk tahun 2012 mendatang anggaran itu akan naik sekitar 30 persen. Dari BOSDA, setiap siswa dalam tiap bulannya akan memperoleh Rp 16.750. “Sedangkan untuk tiap siswa SMP akan mendapat Rp 21.250 dari BOSDA dan Rp 47.333 dari BOSNAS. Alokasi dari BOSNAS tersebut, utnuk tahun 2012 mendatang akan dinaikkan sekitar 40 persen,”ujarnya.
“Selain dari BOSNAS dan BOSDA, pada tahun 2012 nanti siswa SD akan mendapat bantuan tambahan Rp 15 ribu dan SMP sebesar Rp 20 ribu. Alokasi dana itu dari dana paguyuban yang bersumber dari APBD. Sedangkan sekolah-sekolah di kota Malang yang akan digratiskan sebanyak 153 SDN dan swasta, 56 SMPN dan swasta, 16 SMK swasta dan 15 SMA swasta,”beber perempuan yang kerab disapa Yudis ini.
Selain pendidikan, lanjut dia, pelayana kesehatan kepada warga prasejahtera juga masih banyak dipertanyakan oleh warga, seperti halnya tentang Jampersal (jaminan persalinan) yang masih belum dipahami oleh warga. “Terkait hal tersebut merupakan suatu kewajaran, karena disamping dana jampersal yang minim, sosialiasi tentang program tersebut masih minim. Sehingga dinas kesehatan kota Malang harus lebih inten lagi dalam mensosialiasikan program tersebut,”sambung sekretaris komisi D DPRD kota Malang ini.
Sementara itu, Abdul Hakim, yang juga anggota komisi B DPRD kota Malang, atau yang membidangi masalah anggaran menyampaikan jika pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil demi perbaikan dan kemajuan kota Malang. Seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), kata dia, yang salah satunya mempunyai tugas dalam perbaikan jalan, sudah kami optimalkan sedemikian rupa.
Jika ada permasalahan di masyarakat dalam berbagai bidang, seperti halnya masalah pendidikan, kesehatan atau pelayanan umum lainnnya, lanjut Hakim, kami berharap agar warga tidak sungkan memberitahukan kepada wakilnya di dewan, khususwa bagi warga kecamatan Blimbing. “Apabila ada permasalahan, silahkan beritahu kami, dan kami siap membantu semaksmimal mungkin,”imbuhnya. (say/dmb)
