Sukun (malangkota.go.id) – Pencapaian signifikan yang ditorehkan hingga pertengahan Agustus ini tak lantas membuat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang lantas merasa puas.
Dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan, penerimaan saat ini sudah mencapai 96,44 persen. Artinya, dari target sebesar Rp 56,86 miliar yang dibebankan, realisasi penerimaan telah menginjak nominal Rp 54,8 Miliar.
Justru progres menggembirakan itu semakin melecut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang ini kian aktif melakukan sistem jemput bola dalam menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Seperti yang terlihat pada Jumat (25/8), kemudahan didapat warga Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melakukan pembayaran PBB Perkotaan. Bersamaan acara bazar yang digagas perangkat Kelurahan Bandulan, sejak pagi petugas BP2D Kota Malang yang bekerjasama dengan Bank Jatim Cabang Malang membuka stan pelayanan dan pembayaran PBB di lokasi kegiatan.
“Melalui sistem jemput bola seperti ini, kami berharap masyarakat sekitar khususnya para WP (wajib pajak_red) dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin selagi tim kami berkeliling ke tiap-tiap wilayah Kota Malang,” ungkap Kepala BP2D Kota Malang, Ir. Ade Herawanto, MT.
Meski masa jatuh tempo pembayaran PBB telah lewat karena berakhir pada 31 Juli lalu, Ade mengimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan jemput bola ini sebaik mungkin. Disampaikan pria yang akrab disapa Sam Ade ini, denda administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB sebesar dua persen tiap bulannya bisa semakin menumpuk jika tak segera dibayarkan.
Sam Ade yang bersama d’Kross baru saja meluncurkan album keenam bertajuk ‘Kembali Berpesta’ itu juga memastikan bahwa ini menjadi program berkelanjutan yang digalakkan BP2D Kota Malang selain terobosan-terobosan lain yang sudah berjalan sejauh ini seperti Tax Goes to Mall, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus dan Tax Goes to Kampung yang akan digeber dalam waktu dekat.
BP2D sendiri dibebani target cukup berat tahun ini. Mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017, target penerimaan kas daerah dari sektor pajak yang harus dicapai senilai Rp 352,5 Miliar atau mengalami kenaikan hingga Rp 51,5 Miliar dari target tahun 2016.
“Kami optimis bisa memenuhi target tersebut. Berarti kami harus semakin bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,” seru musisi yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini.
Pengoptimalan sistem jemput bola sejatinya sudah digiatkan BP2D dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tiap-tiap kecamatan, mulai wilayah Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang. Penambahan UPT di lima kecamatan memang menghadirkan berbagai keuntungan dalam upaya optimalisasi pelayanan prima dan pemungutan pajak daerah.
“Dengan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para WP, maka memungkinkan kinerja kami dapat lebih maksimal. Diantaranya kemudahan dalam menjangkau para WP, mendata objek pajak baru, serta potensi memperpendek rentang kendali pelayanan pajak daerah,” terang Kepala UPT Sukun BP2D Kota Malang, Ir. Yusita Pusparini, M.Sc.
Hal ini memungkinkan proses pelayanan terkait pajak daerah tak perlu dilakukan ke kantor pusat BP2D di Block Office (Perkantoran Terpadu) di kawasan Arjowinangun, melainkan cukup datang ke kantor UPT terdekat di wilayah kecamatan masing-masing.
“Jadi mulai Agustus ini, pihak UPT sudah berkiprah penuh di lima kantor kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Malang. Sebagian peran kantor pusat sudah bisa dijalankan di UPT,” imbuh Yusita.
“Contohnya, untuk warga Sukun yang ingin mengetahui informasi masalah perpajakan daerah, termasuk teknis pembayaran dan pelayanan terkait bisa langsung datang ke UPT Sukun yang ada di Kantor Kecamatan Sukun. Begitu pula untuk UPT lainnya berada di kantor kecamatan wilayah masing-masing,” tandasnya. (say/yon)
