Berita

Bimtek Legal Drafting di Lingkungan Pemkot Malang

Blimbing (malangkota.go.id) – Meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki seiring terus berkembangnya berbagai produk hukum, Bagian Hukum Setda Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis Legal Drafting di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tahun 2018 di Hotel Savana Kota Malang, Senin (30/4).

Sekda Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH saat membuka acara

Sekretaris Daerah Kota Malang Drs. Wasto , SH, MH dalam sambutannya mengungkapkan bahwa setiap kata dalam sebuah produk hukum selalu membawa implikasi. Jadi mempelajari produk hukum harus benar-benar mendalam agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan saat merancang atau menyusun peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap dengan adanya bimbingan teknis ini seluruh aparatur sipil negara (ASN) peserta kegiatan ini bisa semakin paham dengan produk hukum dan penyusunannya, serta bisa menjalankan tugas sebaik mungkin sebagaimana aturan yang ada,” ucap Wasto, Senin (30/4).

Adanya kegiatan ini, dikatakan Wasto bisa menjadi sarana pembelajaran bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kehadiran para pakar hukum dalam memberikan materi dalam kegiatan ini menurutnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

“Muara dari pemerintahan adalah kewenangan yang ada di tangan Presiden, yang tentu tidak semuanya bisa ditangani. Karena itu kewenangan dari pemerintah itu didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk menangani melalui otonomi daerah,” jelasnya.

Dari kenyataan itu tentunya sepak terjang pemerintah daerah dalam menjalankan amanah yang dibebankan harus sesuai dengan aturan yang ada. “Harapannya tentu saja tugas bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa harus menghadapi masalah hukum,” imbuhnya lagi.

Sementara itu Kabag Hukum Setda Kota Malang, Tabrani SH, M.Hum mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kegiatan akan berlangsung sampai dengan hari Jumat (4/5).

Narasumber yang mengisi kegiatan berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Provinsi Jatim, serta Kantor Layanan Hukum Universitas Brawijaya. (cah/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content