(malangkota.go.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur beberapa waktu lalu memberi imbauan kepada pejabat publik agar tidak memberikan salam lintas agama ketika memberi sambutan atau membuka sebuah acara resmi.
Surat imbauan tersebut tertera dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang ditandatangani oleh Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori. Adapun salah satu poin yang ada dalam surat tersebut yaitu menyerukan kepada para pejabat untuk menggunakan salam sesuai ajaran agama masing-masing.
Apabila seorang pejabat beragama Islam, diimbau menggunakan kalimat ‘Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan agama lain menyesuaikan dengan salam resmi yang biasa digunakan dalam agama yang bersangkutan.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Senin (11/11/2019) mengatakan bahwa apa yang dibuat MUI Jatim itu sifatnya hanya imbauan dan bukan suatu keharusan. “Jadi itu bisa dilaksanakan dan jika tidak pun tidak akan ada sanksi khusus,” ujarnya.
Maka dari itu, terang pria berkacamata itu, semua tergantung kepada tiap individu pejabat publik bagaimana menyikapinya. “Intinya salam itu selain juga mengandung doa, juga untuk menghormati agama lain saat dalam suatu acara, jadi jangan diartikan yang tidak-tidak,” imbuh Sutiaji.
Imbauan MUI Jatim itu, kata dia, hampir sama dengan yang disampaikan almarhum mantan Presiden Indonesia, KH Abdurachman Wahid atau Gus Dur. Assalamualaikum seperti Shobahul Khoir atau selamat pagi yang ada sampai sekarang.” Jai esensinya tidak hanya ibadah saja, tapi semuanya tergantung pada masing-masing individu,” pungkas Sutiaji. (say/yon)
