Malang (mlangkota.go.id) – Efek domino pandemi global Covid-19 seperti sektor ekonomi dan sosial harus menjadi perhatian khusus setiap daerah. Sejauh ini kasus Covid-19 naik turun di sejumlah daerah, sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap kepala daerah.
Hal itulah yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si saat membuka Rakor Evaluasi Penyerapan APBD tahun 2020 secara virtual, Selasa (15/12/2020).
Ditambahkannya bahwa kinerja dan produktivitas pelaku UMKM sebagai salah satu tulang punggung pengungkit ekonomi nasional mulai membaik. “Setiap daerah harus mempunyai program prioritas dalam alokasi dan penggunaan APBD. Fokus anggaran hendaknya ke bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” imbuh Hudori.
Pihak Kemendagri juga mendorong agar di tiap daerah menggunakan anggarannya seefektif mungkin dan selalu berkoordinasi atau bersinergi dengan DPRD setempat. “Dengan demikian saat penggunaan anggaran berjalan dengan baik karena ada pihak sebagai kontrol,” urai Hudori.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo juga, dikatakannya gas dan rem harus dijaga dalam kondisi seperti saat ini. “Kapan harus digas dan kapan harus menginjak rem harus sesuai dengan waktu serta kebutuhan,” tegas Hudori.
Dalam rakor ini Pemkot Malang mengikuti secara virtual dari Ruang Ngalam Command Center Balai Kota Malang yang diikuti oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Drs. Subkhan, M.AP bersama staf.
Disampaikan Subkhan, pihaknya sudah memahami berbagai arahan dari Kemendagri dan akan mengikuti semua yang disampaikan. Terutama anggaran terkait penanganan kasus Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan sesuai arahan dari Kemendagri. (say/yon)
