Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan bahwa pendidikan karakter atau pendidikan tata cara berkehidupan harus didahulukan daripada pendidikan afektif dan kognitif. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan forum diskusi lintas perangkat daerah yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang di Hotel Savana, Rabu (24/02/2021).
Sutiaji menyampaikan bahwa berkaitan dengan kebijakan lokal, ia menginginkan agar pendidikan karakter menjadi sebuah komitmen bagi Pemerintah Kota Malang. Sehingga diharapkan pendidikan karakter bisa menjadi karakter, ciri, atau kekhasan bagi Kota Malang.
“Kalau zaman dulu lebih pada menekankan moral, moral, dan moral. Namun saat ini kan tidak. Saya lihat anak-anak kalau mengirim pesan WhatsApp pada gurunya seperti mengirim pesan kepada temannya, gurunya dioyi-oyikan (bahasa walikan dari iyo atau ya). Dulu murid segan kepada guru, bukan berarti murid harus takut kepada guru namun moralnya ini,” ungkap Sutiaji.
Menurutnya, membangun Kota Malang dari sektor pendidikan karakter ini tidak mudah. Makanya semua komponen mulai dari perencanaan sampai pada eksekusinya harus bahu-membahu untuk mengimplementasikannya. Ia juga berharap agar ada orientasi orang tua ketika masuk pertama kali di sekolah, tidak hanya orientasi pada siswa atau anaknya.
“Hal ini bertujuan agar manajemen dan proses belajar mengajar orang tua kepada anak-anaknya searah dengan yang dilakukan di sekolah. Harapannya adalah orang tua bisa membantu proses belajar mengajar. Ini akan jadi kekuatan kita dan harus kita kuatkan bersama,” tambah Sutiaji.
Selain pendidikan karakter ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dalam kegiatan forum yang diikuti oleh perwakilan DPRD Kota Malang, perangkat daerah, dewan pendidikan, akademisi, budayawan, seniman, dan masyarakat ini. Pertama, terkait dengan lama belajar yang ditargetkan harus meningkat karena pendidikan menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kedua, pemerataan kualitas pendidikan. Meskipun zonasi tidak menjadi keharusan, tolong juga menjadi bahan pertimbangan. Karena efek sistem zonasi yang sebelumnya diberlakukan antara lain kemacetan berkurang, sirkulasi ekonomi merata. Solusi dari sistem zonasi yang sebelumnya diberlakukan akan dibangun tiga sekolah di Polehan, Gadang, dan Mulyorejo pada tahun 2021 untuk memenuhi tuntutan pemerataan pendidikan.
“Ketiga, terkait dengan penanganan anak dengan berkebutuhan khusus (inklusi) juga harus menjadi perhatian,” sambungnya lagi.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, SE., MM mengungkapkan di 2022 akan dititikberatkan pada penambahan diklat untuk peningkatan sumber daya manusia dan pengetahuan guru terhadap penanganan inklusi. Karena penanganan inklusi harus dengan cara lain seperti adanya guru pendamping. Saat ini Kota Malang pun telah memiliki Pusat Layanan Autis (PLA).
“Terkait dengan penguatan pendidikan karakter, Disdikbud menargetkan tahun ajaran 2022 membuat kurikulum muatan lokal untuk budi pekerti. Karena akan lebih efektif jika pendidikan karakter itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran sendiri. Selama hanya dititipkan pada mata pelajaran lain sehingga kurang efektif,” ungkap Suwarjana.
Sedangkan untuk kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang sedang dalam penggodokan. “Kami akan membuat terobosan supaya hal-hal kemarin yang masih ada kekurangan jangan muncul lagi. Untuk jalur prestasi yang selama ini jumlahnya 30 tanpa dipilah, maka untuk tahun ini kami pertimbangkan akan dipilah antara prestasi akademik dan non akademik. Termasuk kami akan lebih mewadahi lagi untuk jalur zonasi,” tutup Suwarjana. (eka/ram)
