Malang, (malangkota.go.id) – Menyiapkan para pengusaha kuliner Kota Malang agar bisa bersaing di pasar global, berbagai terobosan dibuat oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Satu langkah yang dilakukan adalah menggelar kegiatan penguatan wisata halal sosialisasi sistem manajemen halal internal bagi industri kuliner Kota Malang di Hotel Ijen Suites, Rabu (6/10/2021).
Kepala Disporapar Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH., M.Si mengungkapkan untuk bisa bersaing di pasar, keberadaan sertifikasi halal sangatlah penting. Untuk itu Pemerintah Kota Malang terus mendorong agar pelaku kuliner di Kota Malang bisa memiliki sertifikasi halal.
“Sejak tahun 2016 kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara kementerian pariwisata, forum rektor dan Bapak Sutiaji yang ketika itu masih menjadi wakil wali kota,” terang Ida.
Waktu itu di Hotel Balava dijelaskan mengenai cara melakukan percepatan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan muslim pada khususnya. Kemudian di tahun 2019, bulan April Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan Kota Malang sebagai kota yang menerapkan destinasi wisata unggulan halal bersama dengan 16 daerah lain.
Ketika itu Kota Malang berada di peringkat sembilan. Karena 2019 Kota Malang masih menata belum banyak tempat-tempat destinasi hotel hunian usaha jasa yang berlabel halal. Sehingga mulai saat itu, Malang Raya membuat desain dan strategi rencana aksi bagaimana agar akselerasi untuk melabeli halal kepada produk-produk Kota Malang.
Tahun 2019-2020, usaha kecil dan menengah (UKM) Kota Malang sebanyak 77 sudah bersertifikat halal. Kemudian hotel dan restoran juga mulai banyak, tetapi yang turun baru delapan. Padahal tahun 2020 sudah diajukan Kota Malang banyak, sehingga hal ini perlu kolaborasi antara Disporapar, pelaku industri dari Kementerian Agama, maupun Satgas Halal tidak terlalu rumit mengurus sertifikat halal.
“Memang kendalanya adalah ketika auditor turun yang ada pembenahan pembenahan yang diminta kepada pelaku industri macet di sana. Jadi tidak lancar sehingga setahun Kota Malang hanya mendapat delapan. Padahal Kota Malang memprogramkan tahun 2020 bisa mendapatkan 50. Kita berharap tiap tahun ada 50 karena direncanakan aksi kita akhir 2023 kami harap ada 200 yang sudah memiliki sertifikasi halal,” ujar Ida. (cah/ram)
