Malang (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang terus memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut sebagai bagian menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Hingga pertengahan Mei 2022, nilai transaksi belanja makan dan minum (mamin) melalui UMKM lokal di kanal online tercatat mencapai Rp8,137 miliar.
Nilai tersebut adalah yang tertinggi dari 21 kabupaten/kota se-Jatim yang menggunakan marketplace Jatim Bejo dan Bela Pengadaan. Tahun lalu, Kota Malang juga meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas nilai transaksi Jatim Bejo tertinggi.
Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT dalam Sosialisasi Pengadaan Mamin Melalui Katalog Lokal di Ruang Sidang, Balai Kota Malang pada Selasa (14/6/2022), meminta perangkat daerah terus mendorong UMKM lokal mengoptimalkan sistem pengadaan secara elektronik.
“Perkembangan teknologi informasi, sudah bukan hal aneh lagi belanja online. Pola ini yang dicoba dibawa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya kita perlu dorong percepatan katalog lokal,” ungkap Erik.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini banyak sisi positif dengan katalog lokal. Dari sisi pelaku usaha tentunya mendapatkan ruang digital untuk mendisplai produk. Sedangkan pemerintah bisa lebih cepat memproses pengadaan barang dan jasa secara akuntabel.
Dari total 10 item katalog lokal yang ditargetkan, Erik menggarisbawahi lima item prioritas, yakni alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok serta makanan dan minuman agar dapat dituntaskan paling lambat Agustus 2022.
“Tentu tidak semua orang familier dengan proses pengadaan sehingga perangkat daerah perlu edukasi mitra-mitra UMKM kita,” tambah Erik.
Terkait edukasi tersebut, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Widjaja Saleh Putra memastikan pihaknya siap memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif Kota Malang. “Kami ada klinik di kantor BLP. Setelah ini ada juga kita siapkan klinik di Mal Pelayanan Publik bagi UMKM yang mau konsultasi,” terang Widjaja.
Dia berharap kesempatan ini bisa dimaksimalkan pelaku usaha lokal, mengingat alokasi belanja barang dan jasa untuk UMKM dan ekonomi kreatif Kota Malang di tahun 2022 mencapai Rp696 miliar. Angka tersebut setara 46,8% dari total pengadaan Pemkot Malang. Artinya sudah melampaui batas minimal yang ditekankan secara nasional pada angka 40%.
Terpisah, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan bahwa komitmen anggaran tersebut menjadi testimoni nyata. Di mana Pemkot Malang senantiasa mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Inpresnya kan 2022. Nah di Kota Malang kita sudah keluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021. Di sana ada tujuh strategi penguatan UMKM yang kita amanatkan. Termasuk porsi pengadaan lewat UMKM pun cukup tinggi melebihi ambang batas,” terang Sutiaji. (ndu/ram)
