Malang, (malangkota.go.id) – Faktor pemicu kemiskikan dan kemiskinan ekstrem dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti halnya rumah tidak layak huni, sanitasi, kebutuhan air bersih dan pendapatan warga. Sehingga penanganannya pun harus komprehensif dan tidak cukup hanya dengan diberikan bantuan sosial dan orang per orang karena hasilnya tidak akan optimal.
Beberapa hal itu yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Kampung Putra Yuda, Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Malang, Rabu (24/8/2022). Di kampung ini beberapa warganya tergolong miskin ekstrem dan Menko Muhadjir menyalurkan bantuan sosial serta menyerap permasalahan warga.
Menurutnya, hingga saat ini angka kemiskinan di Indonesia 9,7 persen dan 4 persen di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sehingga pemerintah melalui kementerian terkait melakukan berbagai upaya seperti yang dilakukan Menko Muhajir ini. “Pada tahun 2024, sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan mendekati angka nol. Terkait hal ini, dunia menargetkan tahun 2030 zero warga miskin,” urainya.
Hingga saat ini, disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, kemiskinan terbesar ada Nusa Tenggara Timur. “Tahun ini pemerintah menargetkan 212 desa di 15 provinsi angka kemiskinannya dapat ditekan semaksimal mungkin. Khusus untuk Kota Malang, penanganannya akan dikomunikasikan dengan menteri sosial, menteri pertanian dan wali kota,” imbuhnya.
Seperti halnya pembangunan rumah layak huni, penyelesaian status tanah rumah warga, penanganan warga lanjut usia dan pendirian sekolah. Selain itu, bagaimana masyarakat hidup layak dan akan dibangun sekolah menengah pertama. “Penangan tanah dan sekolah menjadi kewenangan pemkot, perbaikan rumah ranahnya kementerian sosial dan pembuatan keramba ikan disinergikan dengan kementerian pertanian,” urai Muhadjir.
Terkait tersebut, disampaikan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT yang saat itu mendampingi Menko PMK, bahwa pihaknya siap memenuhi apa yang menjadi kebutuhan warga dan sesuai arahan Menko PMK. “Tentu semua itu tidak bisa dipenuhin dalam waktu singkat. Karena harus dilakukan koordinasi yang intensif dengan dinas terkait. Namun kami akan berupaya secepat mungkin,” jelasnya. (say/ram)
