Malang, (malangkota.go.id) – Kota Malang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berupaya mengendalikan inflasi, termasuk akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada awal Agustus 2022 yang lalu.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT menyampaikan bahwa Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan lintas sektor, di antaranya perbankan dan Pertamina. Ada banyak langkah yang diupayakan agar inflasi terkendali dan harga kebutuhan pokok di masyarakat dapat tetap terjangkau. Menurutnya, dampak penyesuaian BBM tersebut tentu berpengaruh pada inflasi, terutama di bidang transportasi.
“Strategi utama yang selalu kita lakukan adalah kita sebut 4K, yakni keterjangkauan harga. Bagaimana harga terkait kebutuhan primer masyarakat tetap terjangkau. Kemudian adalah ketersediaan pasokan. Jangan sampai ada barang kebutuhan primer yang di pasaran kosong. Jadi sustainability, supply selalu kita jaga,” katanya.
Lalu yang ketiga, kata dia, kelancaran distribusi barang-barang juga diperoleh dari kota lain. Maka kelancaran distribusi melalui transportasi dengan berbagai moda harus dipastikan lancar. “Keempat, komunikasi efektif. Artinya semua stakeholder dan masyarakat pengguna ini semua selalu tersampaikan. Sehingga dengan komunikasi yang efektif seperti ini, dampak dapat diminimalisir,” urai Erik, Kamis (25/8/2022).
Menurut Erik, walau juga terpengaruh dinamika internasional, nasional, juga regional, inflasi di Kota Malang masih terjaga pada posisi 0,76 persen. Inflasi dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya adalah kenaikan harga BBM. Pemkot Malang bersama TPID akan saling bekerja sama antardaerah dan pusat untuk mengambil langkah solutif jika muncul dampak-dampak kenaikan harga. Penyesuaian harga BBM ini merupakan salah satu upaya agar ekonomi bangkit.
“Masyarakat tidak perlu panik, sehingga dalam upaya menyikapi beragam hal ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Erik.
Senada dengan Erik, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Asc. Prof. Dr. Puji Handayati, SE., MM menyampaikan, bahwa kenaikan harga BBM biasanya akan berpengaruh pada indeks harga konsumen (IHK).
“Kalau harga BBM naik paling tidak menjadi salah satu poin pemicu naiknya harga pangan, harga barang di masyarakat. Maka ini yang harus dijaga betul oleh pemerintah. Di Indonesia juga seringkali terjadi panic buying. Ketika ada wacana BBM naik, maka kegelisahan masyarakat ini kemudian memunculkan untuk menyetok BBM yang berdampak adanya kelangkaan. Maka banyak pemda yang menggelar operasi pasar sebagai salah satu strategi stabilitas harga,” terangnya.
Puji menyampaikan pandangannya bahwa penggunaan BBM di masyarakat dapat diminimalisir. Salah satunya dengan keberadaan fasilitas transportasi publik memadai. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan. Selain itu, Puji mengusulkan kenaikan tarif parkir, sehingga masyarakat juga akan lebih memilih menggunakan transportasi umum yang pada akhirnya akan menghemat konsumsi BBM di masyarakat. Termasuk perlunya berbagai inovasi dan perubahan budaya dan perilaku masyarakat.
Sementara itu, akademisi Universitas Brawijaya Malang Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si mengajak para pengambil kebijakan untuk dapat bisa membuat kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mendorong pengambil kebijakan untuk selalu melakukan riset sebelum mengambil kebijakan.
“Kalau BBM naik pasti inflasi naik, tentu daya beli akan turun. Kemudian tingkat konsumsi masyarakat turun dan akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menurun termasuk di antaranya penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (ari/ram)
