Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah konsisten mengendalikan inflasi dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan setiap awal pekan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Seperti yang terpotret, Senin (7/8/2023), dalam rakor ini Menteri Tito menyebut bahwa sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada bulan Juli 2023 turun menjadi 3,08% (y-o-y), dimana pada bulan Juni inflasi nasional berada di angka 3,52% (y-o-y).
“Angka tiga persen adalah angka yang cukup stabil artinya ini angka yang bisa diterima oleh konsumen, masyarakat karena ada ketersediaan barang jasa dan keterjangkauan harganya. Tapi di sisi lain juga bisa diterima oleh para produsen, petani, nelayan, dan pabrik,” ujarnya.
Meski dirasa cukup stabil, pemerintah juga terus berupaya agar inflasi dapat berada di angka dua persen. Harapannya dapat menurunkan beban dan biaya hidup masyarakat secara luas.
Lebih lanjut, Menteri Tito menyebutkan dampak situasi global dan El Nino adalah satunya yang sangat berpengaruh adalah terhadap ketersediaan beras.
Menteri Tito mengharapkan produk dalam negeri khususnya beras, harus diperhatikan ketersediaannya mengingat puncak kekeringan terjadi di bulan Agustus hingga Oktober 2023 mendatang. Oleh karena itu, Tito mengimbau agar pemerintah daerah dapat menyusun langkah antisipasi untuk menjaga stok beras di daerah masing-masing.
“Sebagai dampak dari El Nino dan situasi yang global, dimana rantai supply terutama gandum, beras, bawang putih, yang relatif mengandalkan impor, maka kita harus betul-betul waspada terutama di daerah-daerah. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota harus mengecek ketersediaan beras di distributor atau gudang Bulog,” sambungnya.
Beberapa langkah strategis dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah adalah melakukan monitoring pada kantong-kantong/produksi beras yang mengalami kekeringan, daerah mana saja yanv mengalami kekurangan beras dan mengalami krnaikan harga beras. Setelah itu, diperlukan adanya intervensi terhadap daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut sehingga penanganannya tidak disamaratakan.
“Kuncinya adalah pada stok dan monitoring. Perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Segera laporkan kondisi dan apabila terjadi kekurangan dapat segera diintervensi baik oleh daerah maupun pusat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan Hariadi, SP menyebut bahwa pada Selasa (1/8/2023) lalu ketersediaan beras di Kota Malang 2.044,25 kg dengan total kebutuhan 1.027,9 kg pada minggu tersebut.
“Besok kami akan menghitung lagi, karena data kami update setiap Selasa. Insyaallah stok beras di Kota Malang aman. Untuk stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang Bulog Malang 823 ton lebih,” pungkasnya. (ari/yon)
