Klojen (malangkota.go.id) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/10/2023).
Dalam rapat paripurna jajaran legislatif dan eksekutif ini, enam fraksi menyampaikan pandangannya, seperti terkait kenaikan gaji honorer yang harus disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp3,2 juta. Pasalnya, gaji pegawai honorer atau Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) saat ini adalah sebesar Rp2.940.000,-.
Berikutnya mengenai hak waris untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinaikkan dari Rp300 juta menjadi Rp400 juta. Hal ini untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Selain itu, yang disampaikan adalah terkait pengelolaan sampah dan Perumda Tugu Tirta.
Menanggapi hal tersebut Pj Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengungkapkan jika secara umum pihaknya menyambut baik dan akan menelaah kembali berbagai penyampaian fraksi-fraksi. “Kami mengapresiasi, namun kami nantinya akan membahasnya dengan para pejabat di Pemkot Malang,” ujarnya.
“Kami diberi waktu satu minggu untuk menanggapi dan memberi jawaban. Apalagi yang berkaitan dengan anggaran, kami harus mengkaji lebih intensif. Jika anggaran kami memungkinkan, kemungkinan berbagai usulan akan kami prioritaskan,” imbuh Wahyu.
Untuk usulan dan saran yang berkaitan dengan program kerja, khususnya di sejumlah dinas maupun BUMD, kami harus berkomunikasi lebih lanjut dengan institusi terkait. “Dengan demikian, apa yang kami kerjakan nanti membawa dampak signikan bagi masyarakat,” jelas Wahyu. (say/yon)
