Klojen (malangkota.go.id) – Proses pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 akan berlangsung selama 222 hari yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Di Kota Malang, personel gabungan yang terdiri dari 500 personel Polri, 150 unsur TNI, dan 4.904 personel dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) akan diturunkan. Ratusan pengamanan swakarsa seperti dari Banser, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Pemuda Pancasila juga akan diterjunkan.
Hal itulah yang disampaikan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka Pemilu 2024 di Stadion Gajayana Kota Malang, Selasa sore (17/10/2023). Di Kota Malang sendiri terdapat 2.452 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terkait dengan titik kerawanan, Kapolresta Malang Kota menyampaikan hingga saat ini terdeteksi ada lima titik rawan. Empat titik ada di Kecamatan Lowokwaru, dan satu titik lagi ada di Kecamatan Blimbing.
“Lebih kurang itu, yaitu lima titik di wilayah Kota Malang yang kita lihat, tapi ini masih bisa berubah dan fluktuatif. Dengan melihat bagaimana kajiannya, makanya kami juga nanti akan melibatkan civitas akademis. Saya belum bisa menyampaikan secara utuh dan kami baru mendapat laporan dari Kabag Ops ada lima titik, tapi saya harus mengkaji dulu apa alasan lima titik ini menjadi titik rawan,” urainya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengaku pihaknya akan membantu sepenuhnya semua langkah dari aparat keamanan. Bentuk dukungan riil dalam waktu dekat yaitu kaitannya dengan anggaran dari APBD yang akan segera dibahas agar bisa segera dicairkan.
“Persiapan ini kita beranjak dari evaluasi pada saat pemilu lalu, bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan. Nah, dari permasalahan itu ke depan kita butuh koordinasi dengan Polresta Malang Kota untuk bisa menekan dan meminimalisir permasalahan struktur,” ungkapnya.
Guna menciptakan pemilu yang aman dan kondusif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang akan menggandeng berbagai pihak. Seperti dari kalangan akademisi, para pimpinan partai politik (parpol), tokoh agama dan tokoh masyarakat, terutama dalam memetakan dan mendeteksi dini potensi kerawanan, sehingga dapat ditekan dan bahkan dihindari atau dihilangkan. (say/yon)
