Blimbing (malangkota.go.id) – Bertajuk ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’, Inspektorat Daerah Kota Malang menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi kepada Pihak Eksper di Hotel Savana Kota Malang, Senin (2/12/2024).
Mewakili Pj. Wali Kota Malang, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Setda Kota Malang, Tabrani mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan korupsi dan menindaklanjuti Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus sebagai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024.
“Ini bukan hanya semata sebagai rutinitas administratif saja, tetapi bentuk nyata dari komitmen Pemkot Malang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi,” jelas Tabrani.
Tabrani menegaskan bahwa korupsi tidak hanya tentang melanggar hukum, tetapi juga menjadi ancaman terhadap keadilan, transparansi dan pembangunan. Disebutkannya praktik korupsi dapat menggerogoti kepercayaan publik, merugikan anggaran, serta memperlambat kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala sektor. Pemerintah Kota Malang pun terus berupaya memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menjalankan program MCP sebagai panduan menuju pemerintah yang lebih transparan, akuntabel,” bebernya.
Tabrani juga menekankan tentang pentingnya kolaborasi yang menjadi kunci pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi ini, disampaikannya adalah tanggung jawab bersama, yang membutuhkan peran serta seluruh elemen, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. “ Jadi marilah kita bangun budaya antikorupsi dengan menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran di setiap aspek kehidupan,” ajaknya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnaggani Sirraduhita mengatakan sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Kota Malang, pihaknya sangat mendukung kegiatan ini. “Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan hari ini,” kata Mia.
Mia pun mengajak semua sektor untuk menguatkan kolaborasi dan sinergisitas untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama, yaitu pemberantasan korupsi serta tercapainya pemerintahan yang bersih.
“Perlu adanya kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Semua pihak harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tuturnya. (cah/yon)
