Sukun (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menutup Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Jawa Timur dan Forum Silaturahmi Pengusaha Penggerak UMKM Jawa Timur (FSPPUJT) di Camp King Sulaiman, Jalan Raya Candi V No. 638 Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Selasa (5/8/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengungkapkan bahwa pada hakikatnya kegiatan ini merupakan implementasi tanggung jawab para pengusaha pribumi yang tergabung dalam HIPPI dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri.
Forum silaturahmi pengusaha penggerak UMKM ini menurutnya juga menjadi media positif dalam mengajak seluruh peserta untuk terus mengembangkan semangat wira usaha yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan, serta berbasis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.
“Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari kontribusi para pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor. Di era persaingan global seperti saat ini, kita dituntut untuk terus meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelas Wahyu.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menambahkan, sebagai organisasi yang telah lama berkiprah, HIPPI tentu memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Wahyu berpesan, sesuai dengan visi “Menjadikan Ekosistem Pengusaha Pribumi yang Strategis untuk Indonesia Emas 2045′, HIPPI harus terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif, bermartabat, dan adaptif terhadap perubahan.
“Melalui penguatan organisasi, penataan keanggotaan, serta hadirnya sekretariat sebagai pusat pembinaan, HIPPI hadir sebagai rumah besar yang mendampingi pengusaha pribumi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, terutama di sektor UMKM,” bebernya.
Tidak hanya itu, HIPPI juga harus dapat memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang aktif memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada pengusaha pribumi.
Selain itu, HIPPI juga diharapkan konsisten mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengedepankan penggunaan produk serta komponen dalam negeri sebagai bentuk nyata dari semangat kemandirian ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, saya menyambut baik pelaksanaan musyawarah daerah HIPPI ini, bukan hanya karena sebagai agenda organisasi, tetapi juga sebagai forum strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun program kerja yang progresif, dan memperkuat posisi HIPPI sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Wahyu. (say/yn)
