Jakarta – Money politic, black campaign (kampanye hitam) dan kampanye golput (golput) menjadi hal yang ditekankan Kementerian Dalam Negeri pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Hall Kartika Candra, Jakarta, Senin (23/10).
Demikian ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Soemarsono, MDM dihadapan 600 peserta rakornas. Tercatat 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota akan mengikuti Pilkada Serentak 2018.
Adapun 17 provinsi itu meliputi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Kota Malang sendiri adalah satu dari 39 kota yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018.
Wali Kota Malang H. Moch. Anton pada kesempatan ini hadir dengan didampingi Kepala Bakesbangpol Kota Malang Drs. Indri Ardoyo, M.Si dan Kepala Bagian Pemerintahan Dicky Haryanto, SH, MM.
Saat dikonfirmasi kembali melalui Kabag Humas Setda Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, ia membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Itu undangan resmi ditujukan kepada semua Gubernur, Walikota/Bupati, KPU Provinsi/Kota/Kabupaten maupun Panwaslu Provinsi/Kota/Kabupaten yang akan menggelar Pilkada di 2018,” kata Wiwid, demikian Kabag Humas itu biasa disapa.
Ditambahkannya, pada Selasa (24/10), ada dua agenda lagi yang akan dihadiri Wali Kota Malang H. Moch. Anton, yakni udangan KemenPUPR serta rakor terbatas Presiden Jokowi dengan Kepala Daerah se-Indonesia.
“Ini penting ditindaklanjuti dan diikuti koordinasi serta konsolidasi bersama antara pemda, aparat keamanan di daerah, penyelenggara Pilkada (KPUD dan Panwaslu) serta stake holders agar pesta demokrasi yang digelar bersifat menyenangkan. Itu semua bisa terwujud bila hadir rasa aman, nyaman dan tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat,” ucap Abah Anton.
Hal penting lainnya yang disampaikan Abah Anton adalah menghadirkan perilaku politik yang bermartabat, sebuah tindakan politik yang adi luhung yang mengedepankan persaingan program daripada model model kampanye yang hanya mengarah pada serangan yang bersifat individu, dan segala hal yang bersifat black campaign.
Terkait ormas (organisasi kemasyarakatan), konstitusi menjamin untuk berserikat dan berkelompok. Hanya, ormas yang ada harus memiliki komitmen yang sama tentang Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tiga hal ini prinsip dan tidak bisa ditawar tawar. Hal ini ditekankan Mendagri Tjahjo Koemolo saat menutup acara rakor.
“Saya perlu tegaskan dan titipkan ini setelah saya selesai melakukan pertemuan dengan DPR RI terkait dengan Perppu Ormas. Karena Pemerintah merumuskan Perppu ini tidak tiba tiba, tidak otoriter, tapi benar-benar mencermati situasi yang ada dan dalam pencermatan lama,” tegas Menteri Tjahjo.
Penegasan Mendagri dikuatkan dengan pemutaran video dari sebuah ormas (yang dibubarkan_red), dimana oratornya menegaskan dan mengajak massa untuk meninggalkan ideologi saat ini serta menghancurkan nilai-nilai nasionalisme.
“Saya tidak ingin hal itu juga muncul dalam proses Pilkada, termasuk juga produk-produk ujaran kebencian harus dilawan bersama. Karena ini yang akan merusak sendi-sendi kebangsaan dan demokrasi,” pesan Menteri Tjahjo.
Masih dari pesan penting rakor, ditekankan Mendagri bahwa tahun 2024 menjadi target penting sebagai penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional (Pilpres, Pileg hingga Pilkada), dan proses itu akan mencapai keberhasilan juga ditentukan pada proses demokrasi 2018-2019.
Hal senada juga ditekankan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.
Ia mengungkapkan bahwa demokrasi adalah pilihan kita bersama, dengan aktor utamanya partai politik. Oleh karenanya perlu dijamin, semua partai politik berdiri pada azas demokrasi Pancasila dan Pilkada termasuk bagian pentingnya.
Hal lain yang juga jadi catatan penting rakor kali ini adalah terkait dengan pencermatan atas perekaman data kependudukan dan distribusi logistik Pemilu khususnya di daerah Papua. Pemerintah sendiri menarget tingkat partisipasi dalam Pilkada Serentak 2018 sebesar 77.5 persen. (say/yon)
