Jakarta (malnagkota.go.id) – Delegasi Pemerintah Kota Malang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH mengikuti tahap wawancara evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (31/7).
Turut mendampingi Asisten Perekonomian Setda Kota Malang Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si beserta jajaran OPD terkait.PANR
Evaluasi SPBE yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2018 ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan mengukur capaian setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam tiga aspek utama, yakni Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang sering dikenal juga dengan istilah e-Government.
Mengawali pemaparannya, Sekda Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH mengungkapkan Pemerintah Kota Malang berkomitmen dan telah mengimplementasikan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian dari amanat Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Malang Tahun 2015-2019.
“Dalam praktiknya, SPBE di Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Standarisasi Tata Kelola TIK telah diterapkan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengaduan, hingga berbagai layanan publik,” jelasnya kepada tim evaluator yang berasal dari Universitas Gajah Mada,
Merespons hal tersebut, tim evaluator pun meminta delegasi Pemerintah Kota Malang menunjukkan bukti pendukung seperti peraturan daerah/peraturan kepala daerah, manual sistem hingga demo pemanfaatan sistem-sistem yang kali ini diajukan sebagai inovasi dari Kota Malang.
Tim teknis yang berasal dari Barenlitbang, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bagian SDA dan Pengembangan Infrastruktur serta PDAM Kota Malang kemudian secara bergantian menunjukkan sistem yang telah dikembangkan di hadapan tim evaluator.
Pertanyaan-pertanyaan kritis diajukan tim evaluator yang terlihat antusias dengan berbagai upaya terobosan yang dikembangkan di Kota Malang. Salah satu yang paling menarik perhatian tim evaluator adalah aplikasi TWUIN (Total Water Utility Integrated Network) atau Sistem Jaringan Utilitas Air Terpadu Secara Menyeluruh yang telah dirintis PDAM Kota Malang sejak tahun 2008 dan kini telah mampu mewujudkan sebuah contoh layanan publik yang terintegrasi dalam hal ini untuk penyediaan layanan air minum di Kota Malang.
Dibangun sebagian besar secara mandiri oleh para staf IT yang handal di PDAM, kini layanan pelanggan, distribusi tugas dan pemantauan kinerja pegawai dan organisasi, proses surat menyurat, pengaduan, hingga kontrol jaringan serta kualitas air minum dapat dilakukan secara elektronik, terintegrasi dan real-time sehingga seringkali PDAM Kota Malang menjadi rujukan nasional.
Penerapan sistem tersebut memungkinkan pemetaan lokasi pelanggan yang memerlukan penanganan. Bahkan saat ini sedang dikembangkan sistem respons keluhan berbasis lokasi, sehingga setiap petugas terdekat dengan lokasi bisa langsung diberi tugas merespons. Mirip seperti mekanisme transportasi online.
Menyimak penjelasan dan praktek operasi sistem ini, tim evaluator mengungkapkan harapannya agar bisa merekomendasikan replikasinya di daerah lain di Indonesia.
“Ini adalah sebuah testimoni dari sistem layanan yang berhasil bertumbuh karena tidak hanya dipandang dari sisi teknologi, melainkan juga meliputi investasi peningkatan kapasitas SDM dan organisasi sebagai fondasi. Inilah yang akan kami jadikan benang merah penerapan SPBE di Kota Malang,” ucap Wasto menutup paparannya. (say/yon)
