Pada hari ini, Rabu (26/12) di ruang sidang Balaikota Malang, telah digelar Serah terima Sistem Aplikasi Basis Data PBB-P2 dan softcopy peta PBB dalam rangka pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah.
Pada acara ini, bahwasannya pengelolaan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat telah dilimpahkan ke daerah, dan Kota Malang merupakan kota pertama yang menerima pelimpahan ini. Bertindak mewakili pemerintah pusat, Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III, Ken DwijugiaSteadi, dan dari Pemkot Malang diterima secara simbolis oleh Sekkota, DR, Drs. H. Shofwan, SH, M.Si.
Dengan sistem pengalihan pajak ini, Shofwan berharap semoga dapat meningkatkan SDM menjadi lebih baik, terutama SDM yang nantinya akan mengurusi pendapatan daerah dari sektor pajak, yaitu Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah).
Namun demikian, kata dia, pihaknya masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari orang-orang kantor pajak DJP Jatim III, sehingga nantinya dalam menjalankan tugas bisa maksimal serta dapat memenuhi target.
“Kota Malang tentunya akan bersyukur atas semua ini, sehingga nantinya kota ini akan menjadi kota yang berdaya saing serta lebih maju lagi. Semua pihak, dari jajaran pemkot Malang harus turut berpartisipasi dan mendukung raihan pajak ini,” imbuh Shofwan.
Dia mencontohkan, seperti halnya lurah dan camat yang mempunyai peran besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak ini. “Lurah dan camat ini merupakan salah satu ujung tombak dalam rangka menarik/memungut pajak dari masyarakat, sehingga harus lebih proaktif,” himbaunya. (say/dmb)
