Malang (malangkota.go.id) – DPRD Kota Malang mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 di gedung DPRD Kota Malang, Senin (21/6/2021).
Sebanyak enam fraksi yang ada di DPRD menyampaikan pandangan umumnya. Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindera, Fraksi Golkar-Nasdem-PSI, dan Fraksi Demokrat-PAN-Perindo.
Dari fraksi-fraksi tersebut yang menjadi sorotan, di antaranya mengenai peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan serta peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, angka pengangguran terbuka dan jumlah kemiskinan yang relatif mengalami peningkatan juga disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi.
Yang tak kalah menarik, program pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, perbaikan sarana prasarana umum dan reformasi birokrasi juga diminta dijelaskan secara detail dari pihak eksekutif. Dengan demikian, Kota Malang yang mengusung visi misi Kota Malang bermartabat dapat terealisasi dengan baik dan dapat membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, dari pihak eksekutif selain dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat juga diikuti Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang mewakili Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji yang berhalangan hadir, dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT.
Menurut pria yang akrab disapa Bung Edi itu, DPRD merupakan wakil rakyat di parlemen memang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan serta memberi kritik dan saran atas kinerja atau program eksekutif.
“Nantinya, eksekutif melalui Wali Kota Malang akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas sejumlah pandangan fraksi-fraksi di DPRD itu dalam sebuah rapat paripurna,” jelasnya.
Pria berkacamata itu pun menambahkan, untuk pendalaman dan penjelasan lebih detail juga akan disampaikan dalam rapat-rapat panitia khusus (pansus) fraksi maupun komisi yang ada di DPRD Kota Malang.
“Tentu apa yang jadi masukan, saran maupun kritik akan menjadi evaluasi pihak eksekutif serta untuk dilakukan perbaikan setelah antara eksekutif dan legislatif duduk bersama,” urainya. (say/ram)
