Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, Kamis (22/7/2021). Pemkot Malang mengikuti rakor tersebut dari Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang.
Hadir pada rakor ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Astrea Primanto Bakti, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Mochamad Ardian N. M.Si. Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Plh. Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Heru Tjahjono.
Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Astrea Primanto Bakti mengungkapkan bahwa, perkembangan Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangatlah dinamis. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memiliki kesamaan visi untuk penanganan dan percepatan program perlindungan sosial.
“Program perlindungan sosial diberikan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau krisis sosial ekonomi,” jelas Astrea.
Total anggaran dari bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp28,8 triliun dengan sasaran 8 juta keluarga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Dalam hal ini Kementerian Keuangan terus melakukan dorongan untuk mempercepat pelaksanaan dana desa dan BLT desa agar manfaatnya bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat.
Dari catatan yang ada untuk dana BLT desa dari Rp28,8 triliun yang sudah terserap direalisasikan sebesar Rp6,11 triliun atau sekitar 21,2 persen. Melihat data tersebut, maka harus dilakukan percepatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan lebih baik.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, supaya tidak hanya BLT desa saja yang harus segera dilakukan akselerasi. Tetapi juga percepatan penggunaan dana dalam APBD untuk membantu masyarakat. Harapannya masyarakat bisa terbantu terutama untuk daerah yang masuk dalam penerapan PPKM Level 4.
Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan terus mendukung upaya percepatan penyerahan bantuan. Karena hal ini sangat penting dilakukan supaya bisa secepatnya menggairahkan kesehatan dan perekonomian.
“Dana desa di saat ini difokuskan kepada tiga hal, pertama untuk BLT dana desa, penanganan Covid-19, dan menghidupkan karya tunai desa. Semua itu dilakukan untuk menopang kesehatan dan ekonomi desa,” ujar Halim.
Abdul Halim Iskandar juga mendorong Pemerintah Jawa Timur segera menyalurkan BLT dana desa. Sehingga perputaran perekonomian warga bisa berjalan dengan baik di tengah pandemi Covid-19 ini. (cah/ram)
