Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema ‘Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional,’ di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Rapat dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air. “Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” pintanya.
Jokowi menyampaikan bahwa inflasi menjadi momok bagi setiap negara. Lebih lanjut, presiden menyebutkan angka inflasi di Indonesia berada pada 4,94%. Presiden pun membandingkan dengan inflasi di negara lain yang bahkan mencapai di atas 5 persen, bahkan ada yang sudah di angka 79 persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen.
Presiden juga mendorong daerah untuk melakukan percepatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Presiden berharap jajarannya tidak boleh bekerja rutinitas, tidak boleh bekerja standar. Jokowi menyampaikan hingga hari ini, belanja APBD masih terserap 39,3 persen atau sekitar Rp472 triliun. Padahal, menurutnya, penyerapan APBD penting sekali untuk yang memacu perputaran uang di daerah sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Ini yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat. Ini penting sekali. Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.
“Kita tidak bisa bekerja standar, kita tidak bekerja rutinitas karena keadaan enggak normal. Kita tidak bisa lagi menerapkan standar baku, standar pakem. Sekali lagi ini dunia pada keadaan yang tidak normal. Sehingga harus bekerja makro, mikro dan detail angka angka harus tahu,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan telah melakukan kerja sama dengan berbagai daerah. “Sesuai anjuran presiden, di daerah segera dilakukan pengendalian inflasi yakni melakukan kerja sama antar daerah. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Banyuwangi, Kabupaten Malang, Blitar, Batu, Jakarta. Sehingga harapannya dapat mengontrol inflasi yang ada di Kota Malang,” ungkapnya saat ditemui usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi tersebut secara daring.
Sutiaji mengungkapkan bahwa ada beberapa komoditas pangan yang mempengaruhi inflasi. Namun, pengungkit inflasi di Kota Malang lebih besar dari sektor non pangan.
“Kalau di Kota Malang sesungguhnya yang mempengaruhi inflasi kemarin (bulan Juli) banyak di sektor transportasi, terus kebutuhan anak sekolah, termasuk hunian. Insyaallah kami akan terus melakukan pemantauan. Pak presiden juga menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun regulasi bagaimana dana cadangan yang ada di daerah juga dapat digunakan untuk operasi pasar ketika itu diperlukan,” ungkap Sutiaji.
Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya berencana juga untuk menggandeng perusahaan agar dapat memberikan corporate social responsibility (CSR) untuk terselenggaranya operasi pasar. Usai mengikuti rakornas, Wali Kota Malang dan Sekretaris Daerah Kota Malang menerima Token of Appreciation (ToA) dari Kepala Perwakilan BI Malang, Samsun Hadi. ToA yang diberikan berupa lembaran pecahan Uang Kertas Tahun Emisi 2022 yang juga baru diluncurkan Bank Indonesia pada hari ini. (ari/ram)
