Jaminan Pensiun Masih Jadi Primadona

Sejak 1 Juli 2015, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan ) Ketenagakerjaan resmi beroperasi menggantikan Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja_red). Semua pekerja, baik formal maupun non-formal serta pemberi kerja harus menjadi anggota. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut berupa teguran, sanksi administratif, dan atau denda.

Hingga saat ini, anggota BPJS Ketenagakerjaan di Malang Raya mencapai 300 ribu orang. Dari jumlah tersebut, yang tercatat sebagai peserta aktif sekitar 117 ribu orang. Tak hanya orang Indonesia, bagi warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal enam bulan juga harus menjadi anggota.

Beberapa hal itulah yang disampaikan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Sri Subekti, dalam acara dialog interaktif tentang perlindungan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang di Hotel Trio Indah 2, Selasa (8/9).

“Dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja akan mendapat kepastian jaminan jika terjadi resiko sosial seperti kecelakaan dan pensiun. Bagi perusahaan, maka perusahaan akan bisa berkonsentrasi terhadap bisnis yang dijalankan,” imbuh perempuan yang akrab disapa Beti itu, Selasa (8/9).

Bagi pekerja informal, lanjut dia, seperti tukang becak, pedagang kaki lima, penjual sayur dan nelayan, juga diharuskan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang bekerja tentu mempunyai resiko, maka dari itu harus ada penjamin. “Ketika mati, maka ahli waris akan mendapat santunan dan bisa teruskan,” sambung Beti.

Dari beberapa layanan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun masih menjadi primadona. “Saat ini ada 400 perusahaan dengan 35 ribu karyawan menjadi anggota. Data itu berdasarkan Juli 2015, dan akan bertambah terus,” urainya. (say/yon)