Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menguatkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pemkot Malang melalui Inspektorat Daerah Kota Malang menggelar Pendidikan dan Pelatihan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel Savana, Senin (16/1/2023).
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam mengawal agenda penuntasan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.
Penguatan kapabilitas ini bertujuan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan penuntasan target pembangunan Kota Malang.
“Hari ini kita hadir untuk pengembangan literasi. Penguatan kualifikasi dalam penerapan SPM menjadi sebuah keharusan, karena kita dari level dua ke level tiga, maka secara strata kita naik. Maka harus dibarengi dengan penguatan literasi dari masing-masing SDM (sumber daya manusia),” jelas Wali Kota Malang.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kapabilitas APIP Kota Malang saat ini telah mencapai level tiga (integrated). Yang berarti bahwa APIP telah melaksanakan fungsi pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar. Selain itu hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas), peringatan dini, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola.
“Catatan perbaikan menjadi evaluasi bersama untuk ditindaklanjuti. Antara lain melalui pengembangan kompetensi SDM, seperti sertifikasi jabatan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan maupun teknis substansi. Optimalisasi penggunaan hasil penilaian risiko dari manajemen agar makin berorientasi pada program strategis. Penguatan koordinasi dan komunikasi strategis secara berkala” urai pria berkacamata tersebut.
Lebih lanjut Wali Kota Malang berpesan terkait pencegahan terjadinya risiko kegagalan pencapaian target agar menjadi lebih fokus. Dan juga terus melahirkan rekomendasi solutif atas permasalahan dan implementasi kebijakan daerah serta terus meningkatkan kapasitas dalam menunjang pelaksanaan tugas. “Jadi on the track. Nilai manfaat sebuah program tinggi, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel serta harus solutif,” pungkasnya. (yul/yon)
